counter

MPR: Masyarakat inginkan adanya GBHN

MPR: Masyarakat inginkan adanya GBHN

Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk "Penataan Kewenangan MPR dalam Perumusan Haluan Negara", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/7/2019). (Imam B)

Jadi salah satu efek dari pada pilpres ataupun pilkada langsung, saya katakan tadi tidak apa namanya sistem perencanaan kita dari pusat ke daerah, ujarnya
Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi PKS MPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai masyarakat menginginkan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), agar bangsa Indonesia memiliki arah dan pedoman berbangsa yang jelas.

"Karena dengan adanya Pilpres langsung, Pilkada langsung, salah satu efeknya adalah sistem perencanaan pembangunan nasional ini tidak terintegrasi dengan baik," kata Andi dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak cukup dan tidak memiliki legitimasi yang kuat sehingga MPR harus memiliki garis besarnya.

Hal itu, menurut dia, karena MPR sebagai representasi dari rakyat dan daerah, gabungan antara DPR dan DPD.

Baca juga: Pakar usulkan MPR hidupkan lagi GBHN

"Jadi salah satu efek dari pada pilpres ataupun pilkada langsung, saya katakan tadi tidak apa namanya sistem perencanaan kita dari pusat ke daerah," ujarnya.

Dia mengatakan, masing-masing pimpinan di pusat dan di daerah memiliki visi-misi masing-masing sehingga tidak ada jaminan sistem perencanaan yang sudah ada dijalankan selama 10 tahun.

Menurut dia, tidak ada jaminan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota bisa bertahan 10 tahun memimpin karena dipilih rakyat sehingga sistem perencanaannya dikhawatirkan berubah.

"Tetapi kalau kita punya GBHN yang bersifat lima tahun dan 25 tahun yang menengah dan panjang, itu menjadi pedoman bagi siapapun yang jadi presiden, siapa pun jadi gubernur dan siapa pun jadi wali kota dan bupati," katanya.

Baca juga: MPR: Usulan hidupkan kembali GBHN tinggal wacana

Baca juga: MPR akan wariskan tujuh poin rekomendasi


Menurut dia, untuk memunculkan GBHN tersebut diperlukan amandemen kelima UUD RI 1945 dan berharap GBHN menjadi salah satu produk yang wajib menjadi arahan dan pedoman bagi presiden dan wakil presiden terpilih, gubernur dan bupati/wali kota.

Dia menilai, kajian dan rekomendasi terkait amandemen kelima tersebut sudah selesai, tinggal kemauan politik dari partai politik di DPR dan DPD RI untuk melakukan amandemen tersebut.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPD gelar rapat tentukan pimpinan MPR RI

Komentar