counter

Fornas 96 minta kasus Kudatuli dibahas di Kongres PDIP

Fornas 96 minta kasus Kudatuli dibahas di Kongres PDIP

Sejumlah ibu-ibu yang merupakan keluarga korban "Kerusuhann Dua Puluh Tujuh Juli" atau Kudatuli saat membawa bunga untuk melakukan tabur bunga di depan Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Jakarta (ANTARA) - Forum Nasional 27 Juli 1996 atau lebih dikenal Fornas 96 meminta agar penuntasan kasus "Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli" atau Kudatuli di Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada tahun 1996 dapat dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan yang digelar pada 8 Agustus 2019.

"Meminta penuntasan peristiwa 27 Juli 1996 menjadi amanat Kongres Ke V PDI Perjuangan," kata Sekretaris Fornas 96, Raya Maringan Tampubolon saat menggelar aksi di depan Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu.

Aksi yang diikuti oleh puluhan orang itu untuk memeringati peristiwa "Kudatuli" pada 27 Juli 1996 silam.

Baca juga: PDI Perjuangan Jatim pastikan kader patuh keputusan pusat

Baca juga: PDIP Banda Aceh dukung Megawati ditetapkan sebagai ketua umum

Baca juga: Sekjen PDIP: Megawati sedang konsentrasi untuk Kongres PDIP


Selain meminta penuntasan kasus Kuda Tuli, Fornas 96 juga memiliki beberapa poin lagi yang diminta dimasukkan dalam Kongres nanti. Poin lain adalah Kongres ke-V PDI Perjuangan harus menetapkan Megawati Soekarnoputri kembali jadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024.

"Karena Megawati merupakan tokoh reformasi bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang telah dilalui, dilakukan dan diperjuangkan terhadap bangsa dan negara Indonesia sehingga terciptanya reformasi dan lahirnya demokrasi di Indonesia," kata Raya Maringan.

Menurut dia, pelaksanaan Kongres ke-V tidak terlepas dari Kongres I PDI Perjuangan yaitu dengan semangat gotong royong meluruskan perjuangan rakyat.

"Kongres ke-V PDI Perjuangan dapat menetapkan bakal calon presiden dan atau wakil presiden untuk periode 2024-2029 kepada putra dan putri dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Sementara itu, Bendahara Fornas 96, Ali Husen menambahkan meskipun pihaknya mendukung partai berlambang banteng itu, tapi dirinya merasa penuntasan kasus Kudatuli harus dilakukan.

Ia meminta pemerintah membuka diri menyelesaikan kasus ini agar hal serupa itu tak terulang lagi di kemudian hari.

"Walau kita bagian dari PDI-P, kita harus ingatkan namanya manusia kan kenapa ini persoalan tidak diselesaikan," kata Ali.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum dibahas

Komentar