Jakarta (ANTARA News) - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI), Senin, menggelar unjukrasa di depan Kedubes Belanda untuk memprotes rilis film "Fitna", sehingga mengakibatkan jalur lambat di depan Kedubes di Jalan HR Rasuna Said, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ditutup pihak kepolisian. Berdasarkan pantuan ANTARA di Jakarta, penutupan jalur lambat menyebabkan kemacetan hingga ke perempatan Kuningan, yakni persimpangan antara Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Gatot Subroto. ANTARA yang biasanya menghabiskan waktu perjalanan antara Jembatan Semanggi hingga perempatan Kuningan selama 10 menit, kini harus menempuhnya selama sekitar 20 menit. Penutupan jalur lambat itu juga menyebabkan sepeda motor dan berbagai angkutan umum, seperti Kopaja, memasuki jalur cepat Jalan Rasuna Said sehingga menambah kepadatan arus lalu lintas. Namun, setelah melewati Kedubes Belanda, arus lalu lintas kembali lancar karena baik jalur lambat maupun cepat kembali dibuka untuk para pengguna jalan raya. Sementara itu, ratusan aparat kepolisian, yang dilengkapi dengan "water cannon" atau meriam penyemprot air, telah siap menghadapi kedatangan para pengunjuk rasa. Dalam aksi mereka, para anggota FPI mengutuk pemerintah Belanda yang membiarkan film yang melecehkan Islam itu beredar di masyarakat. Selain itu, FPI juga mengancam akan melakukan "sweeping" terhadap warganegara Belanda. Mereka juga menuntut agar pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menarik Duta Besar Indonesia dari Belanda sebagai salah satu bentuk protes. Kecaman internasional Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengecam keras dan menilai film "Fitna" sangat berbau rasis serta merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab yang bersembunyi di balik kebebasan pers. "Pemerintah RI mengencam keras tindakan provokasi yang menghina agama dan umat Islam," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Soeryo Legowo, di Jakarta, Sabtu (29/3). Menurut Pemerintah RI, tindakan itu jelas bertentangan dengan berbagai upaya Indonesia baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk memajukan dialog antaragama berdasarkan harmoni dan toleransi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengecam keras film itu, dan mengatakan bahwa pemutaran film itu tidak bisa dibenarkan karena akan mengundang aksi kekerasan. Pemerintah Belanda melalui PM Jan Peter Balkenende mengatakan, pihaknya menyesalkan film "Fitna". Uni Eropa juga mengutuk film itu. Pernyataan Presiden UE yang kini dipegang oleh Slovenia menyebut film tersebut tidak membawa manfaat apa pun selain hanya mengobarkan kebencian. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008