saat ini kami minta jangan ada lagi titipan (jabatan). Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititipJakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melantik lima pejabat tingkat madya atau eselon I dan tujuh pejabat tingkat pratama atau eselon II di lingkup Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.
Dalam pelantikan tersebut, Menteri Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat eselon I dan II yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
"Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan dan mengingatkan untuk bebas dari KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian," kata Amran Sulaiman saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian (Kementan).
Ada pun kelima pejabat Eselon I di Kementerian Pertanian yang dilantik hari ini, yaitu Momon Rusmono sebagai Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura, Suwandi sebagai Dirjen Tanaman Pangan, Dedi Nursyamsi sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), dan Sumardjo Gatot Irianto sebagai Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian.
Sementara itu, pejabat Pratama atau eselon II yang dilantik ada tujuh pejabat, yakni Indah Megahwati sebagai Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP, Leli Nuryati sebagai Kepala Pusat Penyuluhan BPPSDMP, Siti Munifah sebagai Sekretaris BPPSDMP, Retno Sri Hartati sebagai Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Setjen Kementan.
Kemudian, Ardi Praptono sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan, Kresno Suharto sebagai Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Ditjen Perkebunan, dan Sumardi Noor sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, BPPSDMP.
Amran Sulaiman menegaskan pihaknya tidak akan bermain-main dalam masalah KKN. Di Kementerian Pertanian, setidaknya sudah ada sekitar 1.500 pegawai yang menjalani demosi dan mutasi selama lima tahun terakhir.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar para pejabat juga tidak menjalankan praktik jabatan titipan atau merekrut seseorang ke dalam lingkup Kementan tanpa ada seleksi resmi.
"Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan (jabatan). Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip," tegasnya.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
