counter

Walhi: Pemprov Jakarta lamban tangani polusi udara

Walhi: Pemprov Jakarta lamban tangani polusi udara

Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Senin (29/7/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/pri

Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lamban dalam menangani persoalan polusi udara di ibu kota.

"Kebijakannya jelas masih lamban dan respon yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta cenderung tidak signifikan," kata Direktur Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia menilai Pemprov DKI Jakarta belum mengukur atau menyasar sumber-sumber utama penyebab polusi udara di ibu kota.

Baca juga: Dewan desak Gubernur sikapi persoalan polusi udara Jakarta

Padahal, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat saling berkoordinasi termasuk memanggil kepala daerah yang wilayahnya turut menjadi sumber pencemar udara.

Sebagai contoh, kata dia, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak industri dan emisinya menyebar hingga ke DKI Jakarta.

Walhi secara umum menilai pemerintah belum memiliki tindakan nyata dalam menangani polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Bahkan pemerintah seakan-akan melakukan pembiaran sehingga warga menghirup udara kotor.

Pembiaran tersebut dibuktikan dengan salah satu contoh yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh informasi terkait kondisi udara di ibu kota, ujar dia.

Tubagus melihat persoalan tersebut juga dilatarbelakangi oleh keterbatasan alat pemantau kualitas udara di Jakarta.

Baca juga: Senin siang, udara Pejaten Barat paling tidak sehat se-Jakarta

Ia menjelaskan selain keterbatasan tersebut, pemerintah juga tidak melakukan upaya atau reaksi cepat dalam memberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari udara kotor.

Terkait solusi, Walhi menyarankan agar pemerintah melakukan pemantauan industri secara rutin serta menindak tegas pihak-pihak terkait yang terbukti melanggar izin lingkungan.

Senada dengan Walhi, kritikan juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad yang mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menyikapi persoalan polusi udara karena berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

"Jika kualitas udara sudah melebihi batas ambang kesehatan, maka kita harus memaksa gubernur untuk bagaimana mengatasi ini," kata dia.

Menurut dia, pemangku kepentingan terkait perlu menyikapi kondisi kualitas udara yang semakin memprihatinkan itu secara cepat agar tidak menimbulkan ancaman besar di sisi kesehatan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembongkaran usaha pembakaran arang di Cilincing

Komentar