Meiki menjelaskan masyarakat sedang mencari tahu informasi kepada Walhi, bagaimana jika gugatan itu itu dilakukan dan apa yang dapat dilakukan Walhi untuk mereka. “Bagi kami gugatan itu merupakan hak warga yang merasa mengalami kerugian. Hal itu dapat ditempuh dan kami mendukungnya,” kata Meiki.
Catatan Walhi Jabar, sekitar 300 orang terdampak di empat desa di Cikarang dengan sebagian besar pekerjaan mereka di sektor pariwisata untuk kawasan wisata Samudra Baru. “Kami juga masih menghitung berapa kerugian masyarakat, supaya memiliki data akurat,” ujar Meiki.
Selain itu, Walhi akan melibatkan lembaga bantuan hukum untuk beberapa hal teknis termasuk penyusunan bukti-bukti gugatan. “Gugatan dilakukan jika upaya meminta ganti rugi dari Pertamina dan pemerintah tidak terwujud,” kata Meiki.
Dampak dari tumpahan minyak di perairan laut dan pantai Karawang telah mengancam sumber kehidupan dan kerusakan alam. Pertamina harus tuntas dalam melakukan upaya pemulihan ekosistem laut, pantai dan mangrove yang terkena dampak tumpahan minyak.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman belum memberikan tanggapan terkait rencana gugatan itu, karena pihaknya sedang melakukan upaya maksimal untuk menangani tumpahan minyak tersebut. "Fokus kami saat ini bagaimana mengurangi dampaknya, itu yang menjadi prioritas kami. Yang selanjutnya nanti kita lihat kemudian,” kata Fajriah.
Sebelumnya pada 12 Juli 2019 terjadi well kick pada sumur (re-aktivasi) YYA-1 yang menyebabkan munculnya gelembung di sekitar YYA Platform PHE ONWJ, sekitar 2 km dari lepas pantai Utara Jawa.
Akibat kejadian itu, air laut di perairan utara Karawang terkontaminasi minyak mentah. Bibir pantai wilayah utara Karawang menjadi hitam karena muncul gumpalan pasir yang bercampur dengan minyak mentah.*
Baca juga: Tumpahan minyak mentah dibersihkan ratusan nelayan Karawang
Baca juga: Minyak mentah yang bocor menyebar ke sejumlah muara sungai Karawang
Pewarta: Fauzi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
