Ahli: Ada kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah

Ahli: Ada kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah

Ahli Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing (kanan) (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) - Ahli komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing menilai ada kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan partai pendukung pemerintah di eksekutif atau bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah di parlemen.

"Kalau mencermati sejarah dan latar belakangnya, Partai Gerindra memiliki hubungan baik dengan PDI Perjuangan, terutama antara ketua umum kedua partai tersebut," kata Emrus Sihombing, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Baca juga: Aturan jelas posisi partai pemerintah dan oposisi dinilai belum ada

Baca juga: Pakar : Sebaiknya tetap ada parpol di luar pemerintahan

Baca juga: Ali Thaher sindir PAN agar konsisten di luar pemerintahan


Menurut Emrus Sihombing, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2009. "Itu artinya, PDI Perjuangan pernah berkoalisi dengan Partai Gerindra," katanya.

Kalau Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah, menurut dia, meskipun visi misi pada saat kampanye pemilu presiden 2019 berbeda, karena pada saat itu berbeda posisi yakni mendukung pasangan capres-cawapres yang berbeda.

"Kalau kemudian, Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, maka dia akan menyesuaikan visi misinya dengan partai-partai pendukung pemerintah ke dalam bentuk program kerja. Program tersebut, yang akan diimplementasikan selama lima tahun pemerintahan ke depan," katanya.

Emrus menambahkan, ada kemungkinan juga Partai Gerindra bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah di parlemen, artinya tidak duduk ke jabatan eksekutif tapi menduduki jabatan pimpinan MPR RI di parlemen.

Kalau kemudian, ada empat partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yakni koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah, yang kemudian protes dan membuat kesepakatan menolak ada tambahan di koalisi, menurut Emrus, karena partai-partai tersebut merasa kepentingan politiknya terganggu. "Partai-partai tersebut khawatir porsinya menjadi berkurang," katanya.

Menurut Emrus, kalau empat partai politik tersebut, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai Partai Gerindra tidak berkeringat mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kalau melihat dari pendekatan demokrasi secara menyeluruh bahwa Partai Gerindra juga berkeringat.

"Partai Gerindra adalah partai pengusung utama pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kalau Partai Gerindra tidak mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga, maka hanya ada satu pasangan capres-cawapres pada pemilu 2019. Itu artinya, proses demokrasi pada pemilu 2019, tidak berjalan baik," katanya.

Emrus mengusulkan agar partai-partai politik di Indonesia mengutamakan gotong-royong sehingga pembangunan nasional dapat dikerjakan bersama-sama dan rakyat sampai ke tingkat bawah menjadi bersatu.

Soal partai oposisi, menurut dia, meskipun hanya satu partai, tidak menjadi masalah. "Oposisi itu tidak melihat besar atau kecil, tapi melihat kualitas kontrol yang diberikan kepada pemerintah," katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar