Perbankan syariah di Sumatera Selatan sasar dana pemda

Perbankan syariah di Sumatera Selatan sasar dana pemda

Sejumlah pembicara berbincang-bincang sebelum acara media briefing Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2019 di Kantor BI Sumsel, Palembang, Rabu (31/7/2019), diantaranya Kepala Kantor Perwakilan BI Sumsel Yunita Resmi Sari (tiga dari kanan) dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Sabil (dua dari kiri). (Antara News Sumsel/Dolly Rosana/19)

Saya lihat belum ada bank syariah yang mengelola keuangan pemerintah daerah secara murni, ini menjadi target kami
Palembang (ANTARA) - Perbankan syariah di Sumatera Selatan menyasar pasar dari segmen pemerintah daerah karena selama ini belum ada satu pun intitusi pemerintah yang menempatkan dananya secara penuh di bank syariah setempat.

Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Sumsel Saekan Noor di Palembang Rabu, mengatakan, potensi ini sangat baik jika dijajal karena pemerintah mengelola dana APBD dan APBN.

“Saya lihat belum ada bank syariah yang mengelola keuangan pemerintah daerah secara murni, ini menjadi target kami,“ kata dia saat media briefing Fesyar 2019..

Saekan mengatakan Asbisindo telah berupaya menggarap peluang-peluang baru untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran pembiayaan melalui berbagai strategi, mulai dari peta jalan maupun pemberian edukasi kepada masyarakat terkait perbankan syariah.

Oleh karena itu, Asbisindo menyambut baik langkah Bank Indonesia yang bakal menggelar Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2019 dengan harapan perbankan syariah dapat dikenal lebih luas, termasuk dari kalangan pemerintah daerah.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Yunita Resmi Sari, mengatakan Fesyar merupakan agenda tahunan yang digelar bank sentral untuk mendukung ekonomi syariah di Tanah Air.

"Tujuannya tidak lain menuju Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), Sabil, mengatakan OJK mendukung kegiatan edukasi dan pengenalan ekonomi syariah karena bakal berdampak pada peningkatan industri keuangan syariah.

"Kami yakin bahwa ekonomi syariah akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional, termasuk juga kinerja industri keuangan syariah," ujar dia.

Berdasarkan data OJK diketahui total aset perbankan syariah tumbuh 21,15 persen per Juni 2019 (year on year/yoy) senilai Rp10,92 triliun. DPK yang telah dihimpun mencapai Rp8,41 triliun atau tumbuh sebesar 31,09 persen, sementara penyaluran kredit tumbuh 32,35 persen atau senilai Rp8,76 triliun.

Meski tumbuh, pangsa pasar perbankan syariah di Sumsel dan Babel masih tergolong kecil, yakni hanya 2,19 persen terhadap nasional.

Baca juga: BI dukung Indonesia jadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia
Baca juga: BI pertemukan UMKM dengan pelaku ekonomi Johor dan Singapura

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua OTK serang polisi di Bank Syariah Mandiri Poso, satu luka-luka

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar