Abdul Kadir Karding mengatakan hal itu pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Menteri Muda, Rekonsiliasi atau Balas Budi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Menurut Karding, ketiga komitmen tersebut didasarkan pada lima point visi dan misi yang disampaikan Joko Widodo di Sentul, Bogor, pada 14 Juli lalu.
Pertama, Presiden Joko Widodo pada pemerintahan periode kedua akan berperan lebih aktif memberikan warna Indonesia pada era globalisasi. Karena itu, kata dia, salah satu visi misi Presiden Joko Widodo pada pemerintahan periode kedua adalah membangun sumberdaya manusia yang unggul, mandiri, dan kompetitif.
"Salah satu prioritas program Presiden Jokowi yang di garis bawahi adalah adalah penguatan sumber daya manusia," katanya.
Kedua, rencana program kerja Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi yang digaris bawahi adalah upaya keras untuk memperbaiki fundamental ekonomi, terutama mengurangi defisit anggaran. "Pemerintah berupaya menekan impor yang begitu besar dengan meningkatkan ekspor," katanya.
Ketiga, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, juga menghadapi tantangan persatuan bangsa, yakni kebersamaan masyarakat yang mengalami polarisasi. Menurut Karding, pada proses pelaksanaan pilkada DKI Jakarta 2017 serta pada pemilu presiden 2019, adanya gerakan masyarakat yang membangun narasi yang kurang harmonis di tengah masyarakat.
Karena itu, kata Karding, pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan, akan fokus untuk memperkokoh persatuan bangsa. "Upaya memperkokoh persatuan bangsa itu, menurut saya, dengan mengembangkan pemikiran terutama tafsir keagamaan dan toleransi membangun kebersamaan masyarakat," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
