Di Kaltim tidak pernah terjadi kerusuhan dan benturan antaretnisSamarinda (ANTARA) - Sejumlah akademisi di Provinsi Kalimantan Timur optimistis provinsi setempat bakal terpilih sebagai Ibu Kota baru Republik Indonesia, dengan alasan Kaltim telah memenuhi enam persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si kepada awak media di Samarinda, Kamis, menjelaskan bahwa Kaltim telah memiliki enam persyaratan daerah untuk ibu kota negara yang baru, seperti yang dicetuskan oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro.
Masjaya mengatakan Kriteria pertama, wilayah itu harus berada di tengah Indonesia dan faktanya posisi geografis Provinsi Kalimantan Timur dilihat dalam peta Indonesia, terletak di di tengah-tengah.
Kriteria kedua, memiliki lahah yang luas dan dimiliki oleh pemerintah. Menurut Rektor, Kaltim memiliki areal yang dibutuhkan tersebut karena ada lahan-lahan eks HPH berstatus HGU (Hak Guna Usaha) yang mau berakhir masanya.
Kriteria yang ketiga, daerah yang bebas dari gempa bumi. Untuk kriteria ini, Kaltim termasuk yang aman, kecuali ancaman satu-satunya adalah kebakaran hutan.
Namun tanah Kaltim bukan lahan gambut seperti dimiliki provinsi tetangga, Kalteng, sehingga risikonya lebih sedikit, katanya.
Kriteria keempat, ibu kota negara yang baru dekat dengan kota yang sudah eksis dan berkembang dengan baik. Masjaya mengatakan, di Kaltim ada Kota Balikpapan dan Samarinda yang memiliki infrastruktur cukup baik seperti bandara internasional, pelabuhan internasional dan juga jalan tol.
Sedangkan yang kelima, menyangkut kondisi sosial politik di daerah tersebut. Menurut Rektor, hal itu memang sangat penting dan Kaltim adalah daerah terbuka bagi pendatang yang sangat kondusif.
Di Kaltim tidak pernah terjadi kerusuhan dan benturan antaretnis seperti di provinsi lain, ujarnya.
Kriteria keenam menyangkut masalah pertahanan dan keamanan. Karena posisi di tengah Indonesia, Kaltim berada di titik aman.
Masjaya mengatakan Unmul sebagai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam hal kajian-kajian ilmiah mengenai daerah yang patut menjadi ibu kota negara.
Bahkan dia dan institusinya sudah diundang Bappenas untuk hal tersebut.
“Dari situ kita analisa, indikator kriteria penentuan pemindahan ibu kota Indonesia yang disampaikan Kepala Bappenas, sebagian besar, 90 persen, kriteria itu, ada di Kalimantan Timur,” tegas Masjaya. *
Baca juga: Bappenas ambil pelajaran dari pemindahan ibu kota di negara lain
Baca juga: Presiden sampaikan lokasi ibu kota baru setelah kajian selesai
Pewarta: Arumanto
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
