"Infrastruktur yang paling kurang adalah penghubung di dalam pulau. Itu yang harus jadi fokus ke depan agar Mentawai bisa secepatnya keluar dari ketertinggalan," katanya di Padang, Jumat.
Pembangunan infrastruktur di dalam pulau itu, menurut dia, tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mentawai dan Sumatera Barat tetapi membutuhkan sokongan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Mentawai telah mendapat sokongan dari pemerintah pusat antara lain dalam pembangunan jalan Trans Mentawai, yang menjadi penghubung antarpulau dan memperbaiki akses di dalam pulau.
"Kalau akses antarpulau di Mentawai relatif sudah baik. Yang masih kurang itu jalan penghubung di dalam pulau. Sekarang sudah dalam pembangunan jalan lintas timur," kata Wakil Gubernur.
Pemerintah selanjutnya berencana membangun jalan lintas barat dalam upaya menghubungkan seluruh desa di Mentawai.
"Jika akses jalan terbuka, pembangunan yang lain bisa lebih mudah," kata Nasrul.
Selain jalan, rasio elektrifikasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya melepaskan status tertinggal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai mengingat sampai 2019 baru 53,40 persen dari wilayah Mentawai yang menikmati listrik.
"Jaringan komunikasi sebelumnya juga bermasalah. Bantuan dari Kementerian Kominfo melalui Palapa Ring beberapa waktu lalu sudah banyak membantu," kata Nasrul.
Di samping itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menumbuhkan perekonomian di Kepulauan Mentawai supaya wilayah kabupaten itu bisa segera lepas dari status tertinggal.
Nasrul berharap rencana pembangunan yang terintegrasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat serta koordinasi yang baik antar sektor bisa menjadi solusi untuk melepaskan status tertinggal dari Kepulauan Mentawai.
Baca juga:
Akses internet jangkau 2.451 lokasi di daerah tertinggal
Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
