counter

Pemkab Bangka usulkan sejumlah poin penambahan dalam RZWP3K

Pemkab Bangka usulkan sejumlah poin penambahan dalam RZWP3K

Bupati Bangka, Mulkan saat mengusulkan penambahan poin dalam RZWP3K saat rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung. (babel.antaranews.com/kasmono)

Lintas Timur hingga Jelitik untuk difungsikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sungailiat,Bangka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengusulkan penambahan poin dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) guna kepentingan pembangunan daerah.

Usulan penambahan sejumlah poin dalam RZWP3K disampaikan langsung oleh Bupati Bangka, Mulkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung.

"Salah satu poin yang diusulkan dalam rapat musyawarah itu adalah areal sepanjang Lintas Timur hingga Jelitik untuk difungsikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," kata Mulkan di Sungailiat, Jumat.

Baca juga: DPRD - Pemprov Babel kembali bahas Raperda RZWP3K

Kemudian diusulkan juga kawasan perairan Teluk Kelabat bebas dari kegiatan penambangan biji timah dan dikhususkan untuk kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan.

Menurutnya, usulan tersebut disampaikan setelah mengamati poin yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Perairan Teluk Kelabat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Barat harus bebas dari pertambangan agar saling dukung dalam hal pembebasan kegiatan penambangan.

"Sedangkan wilayah ijin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan, akan kami serahkan kepada tim pansus untuk diteruskan ke pusat, apa pun hasil nantinya akan laksanakan sesuai dengan keputusan," jelasnya.

Baca juga: Pemkab se-Babel diminta lengkapi data diskresi

Perda RZWP3K mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 16 tahun 2017, tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), bahwa penataan ruang laut pesisir, darat terpadu dan zonasi wilayah pesisir termasuk program atau kegiatan prioritas nasional.

Rencana pembentukan perda RZWP3K lebih bertujuan untuk menata pemanfaatan daerah pesisir.

Pewarta: Kasmono
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov tegaskan Perda RZWP3K tidak untuk persulit nelayan dan pengusaha

Komentar