Ada luka mendalam antara Korea Selatan dan Jepang karena sejarah malang kamiSeoul (ANTARA) - Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan Jumat bahwa pemerintahnya akan secara tegas mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap pembatasan ekspor Jepang, menyatakan penyesalan mendalam atas "pembalasan ekonomi".
Moon membuat pernyataan itu dalam pertemuan kabinet darurat, bersidang setelah Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar putih mitra dagangnya untuk memperketat peraturan tentang ekspornya ke Korea Selatan.
Rapat kabinet berlanjut selama sekitar satu setengah jam. Pernyataan pembukaan Moon selama pertemuan kabinet disiarkan secara tidak langsung untuk menyampaikan isyarat pemerintah kepada masyarakat umum, kata Gedung Biru Presiden.
"(Penghapusan) adalah keputusan yang sangat ceroboh yang menolak upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah dan semakin memperburuk situasi. Saya menyatakan penyesalan yang mendalam," kata Moon.
Moon memperingatkan bahwa Pemerintah Jepang akan sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang akan terungkap di masa depan, dengan mengatakan Tokyo bertanggung jawab karena telah memperburuk situasi dengan mengabaikan upaya Seoul untuk secara diplomatis menyelesaikan masalah tersebut.
"Pemerintah Korea Selatan akan secara tegas mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menanggapi tindakan pembalasan ekonomi Jepang yang tidak dapat dibenarkan," kata Moon.
Presiden mengatakan Seoul memiliki tindakan balasan, mencatat bahwa pemerintah akan meningkatkan tanggapan secara bertahap sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak Jepang.
"Keputusan pemerintah Jepang adalah balas dendam yang tidak dapat disangkal terhadap putusan Mahkamah Agung kami tentang para korban kerja paksa Korea selama masa penjajahan," kata Moon.
Pembatasan ekspor Jepang datang sebagai protes terhadap keputusan pengadilan tinggi Korea Selatan yang memerintahkan beberapa perusahaan Jepang, termasuk Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries, untuk memberikan kompensasi kepada para korban Korea Selatan yang dipaksa menjadi pekerja keras tanpa bayaran selama penjajahan Jepang 1910-45 di Semenanjung Korea.
"Tindakan Jepang melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal seperti larangan kerja paksa dan dukungan untuk demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan, serta prinsip-prinsip luas hukum internasional," kata Moon.
"Pemerintah Jepang, melalui aksinya, membantah tatanan perdagangan bebas yang diperjuangkannya pada KTT G20," kata Presiden.
Moon mengatakan pemerintahannya akan memberikan bantuan dalam setiap cara yang mungkin untuk meminimalkan kerusakan pada bisnis dengan mengamankan sumber impor alternatif untuk bahan dan suku cadang, mengadopsi teknologi asli, mengembangkan teknologi untuk produksi lokal dan memberikan dukungan keuangan untuk membangun pabrik baru dan memperluas yang sudah ada.
Dia mencatat bahwa pemerintahnya akan menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa Korea Selatan tidak akan pernah lagi mengalami hegemoni teknologi dengan membantu meningkatkan daya saing industri material dan suku cadang.
Moon memperingatkan bahwa Jepang sendiri juga harus menanggung kerusakan signifikan dengan pembatasan ekspor, tetapi ia mencatat bahwa Seoul tidak menginginkan lingkaran setan balas-membalas.
Presiden mendesak Jepang untuk mencabut langkah-langkah sepihak dan tidak beralasan sesegera mungkin dan mengambil jalan menuju dialog.
"Ada luka mendalam antara Korea Selatan dan Jepang karena sejarah malang kami ... Jika Jepang, agresor, membuka kembali luka lama setelah sekian lama, sebuah komunitas internasional yang menyadari fakta-fakta tidak akan pernah mentolerirnya. Jepang harus jujur menghadapi hingga saat ini," tambah Moon.
Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
