BPPT dorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik

BPPT dorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin (kanan) berbincang dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza di Jakarta, Jumat (2/7/2019) (ANTARA/Dok. BPPT)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperhandal tata kelola pemerintahan sehingga meningkatkan layanan publik di era 4.0.

"Jadi tata kelola pemerintahah dengan berbasis pemanfaatan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi, tentu akan membuat kinerja semakin handal dan optimal," kata Hammam di Jakarta, Sabtu.

Pada pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin sehari sebelumnya, menurut Hammam, pembahasan terkait pentingnya penerapan SPBE di seluruh sistem pemerintahan juga dilakukan, mulai dari pusat hingga daerah, bahkan hingga perangkat desa.

"Selain meningkatkan efisiensi, SPBE juga akan memudahkan integrasi dalam proses tatakelola pemerintahan. Hal ini yang nantinya juga akan membuat layanan kepada publik dapat lebih cepat prosesnya," ujar dia.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan BPPT harus mampu memimpin dalam melakukan inovasi di era 4.0 ini. Dia juga meminta agar BPPT terus mengawal program SPBE hingga implementasinya nanti.

"Harus segera di rampungkan SPBE ini. BPPT harus bantu kawal menjadi penggerak SPBE," katanya.

Menteri Syafruddin juga mengatakan bahwa BPPT memiliki peran penting dalam manajemen SPBE. Khususnya dalam melakukan audit, agar tidak terjadi pemborosan belanja negara.

"Jangan sampai nanti kita sudah buat aplikasinya, kemudian baru kita pakai sebentar, muncul lagi sistem baru aplikasi baru. Ujung-ujungnya harus belanja negara lagi, yang berujung pada pemborosan,” lanjut Syafruddin.

Perlu diketahui, SPBE tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dalam Perpres tersebut BPPT memiliki tanggung jawab dalam membangun knowledge management systemdi seluruh pemerintahan pusat maupun daerah, dalam menggunakan layanan publik secara elektronik.

Saat ini lanjut Hammam, BPPT tengah menggarap kajian Artificial Intelligence, Cloud, sistem audit infrastruktur dan audit aplikasi umum berbagi pakai dalam mendukung SPBE.

“Untuk melaksanakan audit infrastruktur perlu ada pengetahuan audit data center, audit jaringan dan storage atau sistem penyimpanan data. Kemudian kita juga mengaudit aplikasi umum yang ada seperti e-budgeting, e-performance, e-services dari sistem pemerintahan," ujar dia.

Dirinya pun berharap nantinya SPBE ini juga memiliki fungsi Enterprise Resource Planning(ERP) atau aplikasi manajemen proses bisnis dalam tatakelola pemerintahan.

"Jadi ya masyarakat pun nanti dapat mengakses layanan pemerintah dengan cepat dan mudah. Misal kalau mau mengurus akta lahir, KTP, izin usaha sampai akta mati, misalnya, semua nanti dapat dilakukan secara elektronik,” kata Hammam.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cuaca ekstrem, BPPT siagakan kru 24 jam untuk modifikasi cuaca

Komentar