Jasa Raharja dukung penghapusan denda pajak kendaraan di NTT

Jasa Raharja dukung penghapusan denda pajak kendaraan di NTT

Kepala PT Jasa Raharja (Persero), Cabang Nusa Tenggara Timur, Pahlevi Bernawi Syarif. (ANTARA/Benny Jahang)

Kupang (ANTARA) - Kepala PT Jasa Raharja (Persero), Cabang Nusa Tenggara Timur, Pahlevi Bernawi Syarif, mendukung kebijakan pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor termasuk denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ).

"Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah NTT yang melakukan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT karena cukup banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraanya termasuk iuran SWDKLLJ," kata Pahlevi Bernawi Syarif di Kupang, Selasa.

Sebelumnya telah terbit Peraturan Gubernur NTT tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor luar NTT.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (KB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di seluruh NTT.

Pahlevi Bernawi Syarif mengatakan sekitar 360 ribu kendaraan di provinsi berbasis kepulauan ini menunggak pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan (SWDKLLJ) senilai lebih dari Rp10 miliar.

"Iuran SWDKLLJ yang belum dibayarkan para pemilik kendaraan mencapai belasan miliar. Melalui kebijakan pemerintah NTT diharapkan bisa mendapatkan kembali iuran SWDKLLJ yang belum terbayarkan itu untuk kepentingan pembayaran santunan bagi warga NTT yang mengalami musibah kecelakaan," ujar Pahlevi Bernawi Syarif.

Ia mendorong pemilik kendaraan di NTT untuk memanfaatkan waktu selama Agustus-Oktober 2019 untuk membayar pajak sekaligus membayar iuran SWDKLLJ sehingga kendarannya bebas dari denda keterlambatan serta berhak mendapat perlindungan dari asuransi kecelakaan apabila mengalami musibah setelah membayar iuran SWDKLLJ.

"Apabila kendaranya tidak membayar SWDKLLJ maka tentu tidak mendapatkan perlindungan dari Jasa Raharja. Jasa Raharja hanya memberikan perlindungan bagi kendaraan yang telah melunasi pembayaran SWDKLLJ ketika membayar pajak kendaranya," kata Pahlevi Bernawi Syarif.*

Baca juga: Jasa Raharja NTT salurkan bantuan bagi rumah sakit Polri

Baca juga: Posko kesehatan layani 374 pasien mudik Lebaran

Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar