"Ke depan mungkin harus sistem ketersediaan listrik, pengelolaan manajemen listrik ini harus diklaster, jadi tidak terpusat pada satu pembangkit listrik yang tersalur ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia harus diklaster, biasanya per provinsi di Jawa, DKI, Banten itu harus diklaster," ucap Abdul Kadir Karding dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Hal itu, ujar dia, perlu dilakukan agar pembangkit listrik tidak hanya berpusat pada satu titik, serta juga bermanfaat dalam rangka meminimalkan potensi yang dapat membahayakan negara.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpendapat jika sistem kelistrikan tergantung kepada satu induk atau satu pusat energi listrik, maka dapat berbahaya, antara lain karena akan sangat mudah disabotase. "Kalau terpusat, ketika ada sedikit masalah, semua terganggu," ucapnya.
Ia juga menyatakan peristiwa pemadaman massal menunjukkan manajemen PLN buruk karena seharusnya telah dilakukan antisipasi sebelumnya terhadap ketersediaan listrik di tempat-tempat atau wilayah tertentu, dan juga di sektor-sektor publik yang vital bagi masyarakat dan negara.
Abdul Kadir Karding juga mengutarakan rasa prihatinnya atas kejadian pemadaman listrik yang terjadi dalam waktu yang cukup lama.
Senada dengannya, anggota Komisi VII DPR lainnya Ihwan Datu Adam menilai ketahanan listrik di Indonesia sangat lemah.
"Padahal listrik menjadi sumber utama yang vital karena terkait dengan pergerakan manusia dan aktivitas dasar lainnya. Ini membuktikan di republik ini belum terjadi sinergi yang baik antarkementerian teknis," kata Ihwan Datu Adam.
Ihwan mengungkapkan, pihak Komisi VII DPR telah berupaya keras dan berkomitmen untuk menganggarkan secara penuh dalam menjamin kelancaran listrik melalui subsidi yang berjenjang dan kenaikan tarif bertahap pada golongan di atas 900 watt.
Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, klaim elektrifikasi 95 persen di seluruh Indonesia menjadi tidak ada artinya jika di daerah vital seperti ibu kota dan kota besar lainnya terjadi pemadaman listrik berjam-jam.
Baca juga: Legislator desak bentuk tim investigasi PLN
Baca juga: Kementerian ESDM mulai investigasi terkait pemadaman listrik
Baca juga: Kapolda Jateng: Penyebab pemadaman listrik masih diselidiki
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
