counter

PPP tidak tutup peluang Gerindra gabung KIK

PPP tidak tutup peluang Gerindra gabung KIK

Sekretaris Jenderal PPP Asrul Sani. (cc) (cc/)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan partainya tidak menutup peluang apabila Partai Gerindra bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"PPP memang tidak pernah menutup peluang itu (Gerindra gabung KIK), kami kembalikan kepada Jokowi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ijtima Ulama IV tarik kesimpulan Pemilu 2019 TSM dan Brutal

Baca juga: Panitia Ijtima Ulama IV sengaja tak undang partai koalisi Prabowo

Baca juga: Pakar: Ini kerugian Prabowo jika gabung koalisi

Baca juga: Ma'ruf: Bentuk koalisi plus-plus masih dibicarakan


Dia meyakini, Jokowi akan mengajak berbicara dengan Ketua Umum parpol di dalam KIK sebelum mengambil keputusan terkait penambahan anggota koalisi.

Arsul meyakini visi-misi Jokowi-Ma'ruf dengan visi-misi Prabowo-Sandi, ibarat diagram venn memiliki arsiran yang tebal namun masing-masing beda penekanannya.

Menurut dia, kalau ada yang diambil dari arsiran tebal visi-misi Prabowo-Sandi lalu ditambahkan pada visi-misi Jokowi-Ma'ruf, tentu itu lebih baik.

"PPP selalu percaya pikiran dua orang akan lebih baik dari satu orang, apalagi pemikiran dari dua kelompok yang berbeda maka akan memperkaya dari pemikiran yang ada pada kelompok Jokowi," ujarnya.

Arsul mengatakan terkait kemungkinan penambahan anggota koalisi, masing-masing partai memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.

Namun menurut dia kalau semua partai KIK sudah bertemu lalu disepakati suatu hal dan melahirkan sebuah kesepakatan atau keputusan maka semuanya akan mematuhi.

"Kalau nanti sudah bertemu, sudah disepakati lalu melahirkan sebuah kesepakatan atau keputusan, semuanya akan mengikuti, apakah dengan menambah koalisi atau tidak dengan menambah anggota koalisi," katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Arsul Sani bantah DPR terburu-buru revisi UU KPK

Komentar