counter

Laporan dari Moskow

Komite targetkan 5 juta hektare lahan sawit bersertifikat ISPO

Komite targetkan 5 juta hektare lahan sawit bersertifikat ISPO

Ketua Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat (tengah) di sela-sela kegiatan Forum Bisnis Indonesia-Rusia di Moskow. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Moskow (ANTARA) - Komite Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menargetkan sekitar lima juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit memperoleh sertifikat ISPO hingga akhir 2019 sebagai upaya terhadap pengelolaan kebun sawit berkelanjutan

Ketua Sekretariat Komisi ISPO R Azis Hidayat di sela-sela kegiatan Festival Indonesia di Moskow, Rusia, Selasa, menyebutkan hingga Maret 2019, Komite ISPO telah mengeluarkan 502 sertifikasi dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

"Masih ada sekitar 60 sampai 70 perusahaan yang dibahas, tetapi biasanya yang lulus verifikasi hanya sekitar 40 sampai 50 perusahaan karena pasti ada aspek yang belum lengkap," kata Azis.

Sejak dibentuk pada 2011, Komite ISPO mencatat ada 746 perusahaan yang mengikuti proses verifikasi untuk memperoleh sertifikat ISPO. Dari jumlah tersebut, 642 perusahaan sudah selesai diaudit dan baru 502 perusahaan yang mengantongi sertifikat ISPO.

Ada pun 502 sertifikat ISPO yang diberikan terdiri atas 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

Komite ISPO mengagendakan penyerahan sertifikat ISPO akan dilakukan pada 27 Agustus mendatang sehingga menambah luas areal kebun sawit yang menerapkan pola perkebunan berkelanjutan.

Selain itu, Komite ISPO juga akan melakukan konferensi pers terkait pembentukan organisasi profesi auditor ISPO yang kini jumlahnya sudah mencapai 1.580 orang.

"Kami mendorong mereka untuk memiliki wadah organisasi profesi auditor ISPO. Mereka nantinya akan membuat kode etik, sehingga kalau ada yang melanggar, mereka sendiri yang memberikan sanksi," kata Azis.

Sementara itu, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO saat ini dalam proses akhir penyusunan. Perpres ini akan memberikan payung hukum dan dukungan terhadap pekebun kecil atau swadaya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menjelaskan bahwa setelah Perpres ISPO selesai, pembenahan terhadap kebun rakyat dapat dilakukan agar pola perkebunan sawit berkelanjutan benar-benar diterapkan.

Baca juga: Payung Geulis Tasikmalaya laris manis di Moskow

Baca juga: Indonesia jajaki pasar ritel minyak nabati sawit di Rusia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengusaha sawit didorong punya sertifikat ISPO

Komentar