KPK geledah 3 lokasi terkait kasus Ketua DPRD Tulungagung

KPK geledah 3 lokasi terkait kasus Ketua DPRD Tulungagung

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/8/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Hari ini, penyidik melakukan penggeledahan untuk tersangka SPR terkait tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

"Hari ini, penyidik melakukan penggeledahan untuk tersangka SPR terkait tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ketua DPRD Tulungagung enggan tanggapi status sebagai tersangka KPK

Baca juga: Ketua DPRD Tulungagung "menghilang" sejak ditetapkan tersangka KPK


Tiga lokasi yang digeledah itu, yakni kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, rumah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan rumah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur.

"Sampat saat ini penggeledahan masih berlangsung," ucap Yuyuk.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Baca juga: Saksi: 10 orang dipanggil KPK untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung

Baca juga: Plt Bupati Tulungagung penuhi panggilan KPK sebagai saksi


Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Istana finalisasi nama anggota Dewas KPK

Komentar