Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati (tengah) berjabat tangan bersama Deputi Penempatan TKI BNP2TKI Agustin Subiantoro (kiri) dan Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan E Ilias Lubis (kanan) saat penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin (7/8/2017). BNI bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama untuk penerbitan Kartu Pekerja Indonesia (KPI) co-branding, Layanan Cash Management, fasilitas kredit untuk TKI dan layanan jasa perbankan guna mendukung Program Jaminan Sosial bagi TKI. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Penerbitan Kartu Pekerja Indonesia
Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati (tengah) berbincang dengan Deputi Penempatan TKI BNP2TKI Agustin Subiantoro (kiri) dan Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan E Ilias Lubis (kanan) seusai penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin (7/8/2017). BNI bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama untuk penerbitan Kartu Pekerja Indonesia (KPI) co-branding, Layanan Cash Management, fasilitas kredit untuk TKI dan layanan jasa perbankan guna mendukung Program Jaminan Sosial bagi TKI. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Komentar
9 Agustus 2008
Yakin ya boleh2 saja, KPK hrs proaktif periksa 52 anggota DPR yg terindikasi terima dana YPPI dan buktikan kepada publik hasilnya, krn rakyat sudah muak dgn ulah para koruptor.