Pemerintah siapkan kebijakan tata kelola baru ekspor sumber daya alam

Senin, 8 Juni 2026 12:54 WIB

Pemerintah siapkan kebijakan tata kelola baru ekspor sumber daya alam

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kanan), dan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi terkait kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rakor tersebut untuk mengoordinasikan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye

Pemerintah siapkan kebijakan tata kelola baru ekspor sumber daya alam

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi (rakor) terkait kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rakor tersebut untuk mengoordinasikan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye

Pemerintah siapkan kebijakan tata kelola baru ekspor sumber daya alam

Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi (rakor) terkait kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rakor tersebut untuk mengoordinasikan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.