MK putuskan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dipisah
- 26 Juni 2025
Sidang pendahuluan perselisihan Pilkada
- Kamis, 26 Juli 2018 15:54 WIB
Sidang pendahuluan perselisihan Pilkada
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (kanan) dan Anggota Majelis Hakim Saldi Isra (kiri) memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada serentak 2018 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/7/2018). MK menggelar sidang pendahuluan tahap pertama untuk 35 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2018. (ANTARA /Rivan Awal Lingga)
Sidang pendahuluan perselisihan Pilkada
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) dan Anggota Majelis Hakim MK I Dewa Gede Palguna (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada serentak 2018 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/7/2018). MK menggelar sidang pendahuluan tahap pertama untuk 35 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2018. (ANTARA /Rivan Awal Lingga)
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Komentar
Berita Terkait
MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024
- 2 Juni 2025
MK tegaskan sidang sengketa pilkada digelar dengan cepat
- 25 April 2025
MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini
- 25 April 2025
Foto Terkait
Deklarasi pengawasan peradilan perkara Pemilu dan Pilkada 2024
- 17 Januari 2024
Sidang sengketa Pilkada 2020
- 29 Januari 2021
Sidang perselisihan hasil Pilkada 2020
- 26 Januari 2021
Sidang uji materi UU Pilkada di MK
- 31 Agustus 2020
Akil Mochtar jadi saksi sidang Tipikor
- 23 Januari 2020
Sidang DKPP Pilkada Makassar
- 28 Mei 2018
Sidang lanjutan gugatan pilkada Makassar
- 13 Maret 2018
Sidang Kode Etik DKPP
- 22 Januari 2018
Sidang Kode Etik DKPP
- 27 November 2017
Aksi menolak pemecatan Hakim Konstitusi
- 4 Oktober 2022