Pembukaan Rembuk Nasional Reforma Agraria

Kamis, 20 September 2018 12:55 WIB

Pembukaan Rembuk Nasional Agraria Reforma

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua PBNU Said Aqil Siradj saat pembukaan rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial serta Global Land Forum 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9). Presiden meminta kementerian terkait segera menyelesaikan draf perpres reforma agraria karena menjadi landasan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan oleh swasta dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Pembukaan Rembuk Nasional Agraria Reforma

Presiden Joko Widodo (tengah) menyalami perwakilan masyarakat adat seksai membuka rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial serta Global Land Forum 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9). Presiden meminta kementerian terkait segera menyelesaikan draf perpres reforma agraria karena menjadi landasan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan oleh swasta dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Pembukaan Rembuk Nasional Agraria Reforma

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri) disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Kepala Staf Presiden Moeldoko (kanan) dan ketua panitia rembuk nasional reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial serta Global Land Forum 2018 Dewi Kartika ketika di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9). Presiden meminta kementerian terkait segera menyelesaikan draf perpres reforma agraria karena menjadi landasan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan oleh swasta dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Pembukaan Rembuk Nasional Agraria Reforma

Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial serta Global Land Forum 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9). Presiden meminta kementerian terkait segera menyelesaikan draf perpres reforma agraria karena menjadi landasan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan oleh swasta dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.