Pengamat sebut Peraturan Polri Nomor 10/2025 implementasi putusan MK
- 5 jam lalu
Foto bersama usai sidang PHPU di MK
- Sabtu, 22 Juni 2019 01:07 WIB
Peserta sidang berfoto bersama usai mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Peserta sidang berfoto bersama usai mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Komentar
Berita Terkait
Pengamat nilai Peraturan Polri Nomor 10/2025 tak langgar putusan MK
- 13 Desember 2025
Pakar nilai polisi jabat sipil tetap harus mundur meski ada perpol
- 13 Desember 2025
Mahfud: Peraturan Polri Nomor 10/2025 bertentangan dengan putusan MK
- 13 Desember 2025
MK luncurkan "e-learning", masyarakat bisa belajar konstitusi gratis
- 12 Desember 2025
MKMK tegaskan keabsahan status Suhartoyo sebagai Ketua MK
- 11 Desember 2025
MA setuju anggaran lembaga peradilan diajukan secara mandiri
- 9 Desember 2025
Foto Terkait
Mahkamah Konstitusi tolak uji formil UUTNI
- 17 September 2025
DPR Setujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi
- 21 Agustus 2025
KPK periksa Hakim MK Ridwan Mansyur
- 16 Januari 2025
MK hapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden
- 2 Januari 2025
