Misi membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Peningkatan akses pendidikan yang dilihat melalui angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menjadi upaya demi mewujudkan misi tersebut.
Untuk itu, Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Gubernur Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin itu terus memberikan penguatan kepada Dinas Pendidikan. Salah satu strateginya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan akses layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah dan semua jenjang sekolah.
Sejalan dengan wewenangnya yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, pemerintah provinsi pun menaruh fokus pada peningkatan SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kalimantan Selatan sebesar 8,34 tahun pada tahun 2021. Dengan demikian, rata-rata penduduk provinsi Kalimantan Selatan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX.
Di sisi lain, angka harapan lama sekolah tercatat sebesar 12,81 tahun pada tahun 2021. Artinya, anak-anak di Kalimantan Selatan yang berusia tujuh tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sampai tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan RLS pada tahun 2026 berada di angka 8,83 tahun.
Sementara HLS bisa mencapai 13,46 tahun pada tahun 2026 mendatang yang artinya minimal berpendidikan Diploma III.
HLS dan RLS menjadi indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup umur panjang dan hidup sehat (bidang kesehatan), pengetahuan (bidang pendidikan) dan standar hidup layak (bidang ekonomi).
IPM Kalimantan Selatan tercatat mencapai 71,84 pada tahun 2022 atau urutan ke-2 di pulau Kalimantan di bawah Kalimantan Timur yang berada di angka 77,44.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Daryatno Ngateno mengatakan kepada ANTARA di Banjarbaru, Selasa (1/8), sejumlah hal terus dikejar peningkatannya.
Antara lain angka partisipasi sekolah, persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, tingkat penyerapan lulusan SMK, persentase peserta didik pendidikan khusus yang mandiri serta persentase guru yang profesional.
Kemudian intervensinya dalam proyek prioritas berupa pemberian beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, meningkatkan pendidikan vokasi berbasis link and match berkeluaran sesuai dengan dunia usaha serta meningkatkan kesempatan belajar dan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merata.
"Pembangunan bidang pendidikan ini menjadi komitmen Gubernur Paman Birin agar sumber daya manusia di Kalsel terus meningkat pendidikannya dan bisa mandiri secara ekonomi," kata Daryatno.
Dinas Pendidikan juga telah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk mengurangi beban biaya pendidikan peserta didik, optimalisasi penerapan standar pelayanan minimal pendidikan, pembiayaan peserta didik usia 16 sampai 18 tahun.
Lebih lanjut, ada juga pemberian perlengkapan dasar sekolah bagi 715 siswa dengan nominal Rp743 juta di tahun 2023, optimalisasi penyaluran beasiswa sebesar Rp3,8 miliar untuk 31 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta optimalisasi SMK dengan revitalisasi SMK dan kerja sama dunia usaha dan industri.
Tidak ketinggalan pula, Program Indonesia Pintar tahun 2022 untuk 11.818 siswa SMA senilai Rp9,8 miliar dan 11.962 siswa SMK Rp10,1 miliar.
Sementara pada saat yang sama, Dinas Pendidikan juga melakukan pembangunan fisik berupa delapan unit SMA baru, tujuh unit SMK dan satu unit SLB di rentang tahun 2017 sampai 2022. Sementara khusus di tahun ini, ada satu unit SMA tengah dibangun.
Bukan hanya itu, pembangunan fisik juga terlihat melalui pembangunan ruang kelas baru di rentang waktu yang sama, yakni 17 unit di tingkat SMA, 47 di tingkat SMK dan 31 di tingkat SLB. Hingga pertengahan tahun ini, ada enam unit ruang kelas baru telah dibangun untuk tingkat SMA, dua unit untuk tingkat SMK dan satu unit untuk tingkat SLB.
Semua kebijakan di atas tentu semata-mata demi memajukan dunia pendidikan di 13 wilayah kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Selatan, yang kelak mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia serta mencapai misi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur.
Stunting yang merupakan masalah kurangnya asupan gizi pada pertumbuhan anak menjadi salah satu momok bagi Provinsi Kalimantan Selatan sejak beberapa tahun ke belakang.
Tingginya angka stunting membuatnya masuk dalam salah satu isu prioritas Bumi Lambung Mangkurat.
Berdasarkan laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, prevalensi kasus stunting di provinsi dengan jumlah 11 kabupaten dan 2 kota tersebut mencapai 30 persen, atau di atas rata-rata nasional. Angka ini mendudukan Provinsi Kalimantan Selatan pada peringkat enam tertinggi kasus stunting di Indonesia.
Tidak ingin masa depan generasi mudanya terganggu, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor lantas mengeluarkan Keputusan Nomor 188.44/0133/KUM/2022 guna membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dr. Diauddin, Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin mendapat mandat sebagai ketua TPPS dengan susunan anggota yang melibatkan hampir seluruh unsur di pemerintahan, termasuk kepolisian, TNI dan lainnya.
Usai melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten maupun kota, TPPS berhasil menyusun setidaknya delapan aksi konvergensi.
Delapan aksi konvergensi tersebut, meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati atau walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting serta reviu kinerja tahunan.
Dengan gerakan penanganan yang besar-besaran hingga membuat program orang tua asuh bagi anak stunting, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menerima rapor baik pada tahun 2022. Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat adanya penurunan prevalensi kasus stunting menjadi 24,6 persen atau turun sebesar 5,4 persen dari tahun sebelumnya di Bumi Lambung Mangkurat.
Angka balita stunting di Kalsel berdasarkan data 2022 tersebut sebanyak 21.279 balita dari jumlah sasaran balita yang diukur sebanyak 215.230 balita.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Diauddin kepada ANTARA di Banjarmasin, Kamis (15/7) keberhasilan Kalsel dapat menurunkan angka stunting tertinggi ke-3 di Indonesia diganjar penghargaan oleh pemerintah pusat.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin terkait penurunan angka stunting tersebut pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 30 pada 6 Juli 2023 di Banyuasin, Sumatera Selatan.
"Gubernur menargetkan pada akhir 2023 ini bisa kembali turun hingga tinggal diangka 18 persen kasus stunting, dan pada 2024 tinggal 14 persen sesuai target nasional," demikian ujar Diauddin.
Upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel antara lain pemenuhan alat USG kepada sebanyak 140 puskesmas, pemenuhan sarana antropometri di posyandu sebanyak 1.510 paket antropometri kit, pendampingan bagi masyarakat atau keluarga yang bermasalah gizi berupa bahan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang/gizi buruk.
Pemprov Kalsel juga menurunkan ratusan tenaga kesehatan ke desa-desa, melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan pemuka agama lainnya untuk ikut mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi baik atas gerakan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan penurunan kasus stunting sejauh ini.
Menurut Ketua IDAI Cabang Kalsel dr Priyanti Kisworini Sp A, MKes, saat diwawancarai via telepon pada Kamis (15/7), penurunan angka stunting merupakan salah satu program yang didukung sepenuhnya oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) selain penurunan angka kematian bayi dan balita, penurun kejadian TB dan sebagainya.
IDAI juga ikut menurunkan angka stunting di negeri ini untuk mewujudkan target prevalensi stunting tinggal 14 persen pada tahun 2024.
IDAI Kalsel menyatakan, diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dalam menjaga semangat untuk dapat mencapai tujuan penurunan angka stunting tersebut.
Tentu bukan hal yang mudah untuk mencapai target tersebut, namun IDAI Kalsel optimis dengan kerjasama bersungguh-sungguh lintas sektoral, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan pelaku pelayanan kesehatan, yakni, dokter anak, dokter umum, petugas kesehatan lain seperti bidan, bidan desa, perawat, petugas gizi puskesmas, serta kader kesehatan desa.
Kreativitas generasi muda di Provinsi Kalimantan Selatan boleh diadu. Terbukti, tidak sedikit dari mereka yang menggapai cita-cita melalui kegiatan wirausaha, khususnya di bidang ekonomi kreatif.
Sejalan dengan slogan pemerintah Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Gubernur H Sahbirin Noor dan Wakilnya H Muhidin, yakni "Bergerak untuk kesejahteraan masyarakat”, pembinaan wirausaha muda di bidang ekonomi kreatif terus digalakkan.
Adapun peningkatan ekonomi rakyat menjadi salah satu caranya, dengan menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat sektor pariwisata. Karena itu, pemerintah Kalimantan Selatan gencar melakukan pembangunan infrastruktur pariwisata yang diyakini akan menciptakan peluang usaha di sektor ekonomi kreatif.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel M Syarifuddin mengatakan kepada ANTARA di Banjarmasin, Senin (12/7) bahwa sektor ekonomi kreatif terus bergerak maju di Kalsel dengan naiknya kunjungan wisata usai pandemi COVID-19 ini.
Dukungan pemerintah provinsi untuk membangkitkan ekonomi kreatif setelah terpuruk lebih dua tahun karena pandemi COVID-19 ini terus dilakukan.
Berbagai kegiatan seperti pelatihan hingga permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif di 13 kabupaten/kota di provinsi ini dilaksanakan.
Bahkan Pemprov Kalsel mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk program ini.
Salah satunya pada bulan Mei 2023, Kalsel masuk 17 provinsi di Indonesia yang dibantu Kemenparekraf RI menggelar workshop pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
Ada lebih 100 pelaku ekonomi kreatif di provinsi ini yang mayoritas anak muda diberi bimbingan untuk bisa memajukan usahanya hingga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menambahkan, mimpi ribuan anak muda Kalsel untuk menjadi wirausaha muda sukses di bidang ekonomi kreatif banyak yang sudah terwujud.
Bahkan menurut dia sudah ada yang bisa menembus kancah nasional, karena Pemprov Kalsel memberikan fasilitas untuk kreativitas mereka.
Dia menyebutkan, Pemprov Kalsel bekerjasama dengan wadah UMKM di Sarinah di Jakarta untuk para pelaku ekonomi kreatif di provinsi ini.
"Di bandara juga kita berikan ruang untuk produk ekonomi kreatif mereka," tambahnya menegaskan.
Tidak berhenti sampai di situ, fokus pembinaan UMKM saat ini juga mencakup melek digitalisasi, tentunya di kalangan pelaku ekonomi kreatif.
Salah satunya ialah pendiri Rumah Kreatif dan Pintar Kota Banjarmasin Muhammad Arifin yang sudah merasakan manfaat pembinaan pemerintah daerah terhadap kemajuan usaha kreatif miliknya.
Kiprah Arifin bahkan mendapat apresiasi pemerintah pusat lewat penganugerahan penghargaan Upakarti tahun 2022.
Arifin membuat rumah kreatif dengan kelompok binaan, yakni kaum difabel, mantan warga binaan lapas, anak berhadapan dengan hukum, perempuan orang tua tunggal, kelompok pra sejahtera dan warga lanjut usia (lansia).
Pesanan berbagai produk, seperti tas ataupun dompet berbahan dasar anyaman purun dan kain sasirangan hasil komunitasnya datang dari luar negeri.
Seiring dengan berakhirnya musim pandemi, geliat aktivitas UMKM kembali terlihat, tak terkecuali di provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pernah bersaksi bahwa UMKM telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.
"Perekonomian Kalsel terus meningkat, tidak hanya bertumpu pada sektor batu bara dan CPO (minyak sawit) sebagai komoditas ekspor, tetapi juga produk produk UMKM," ujar Perry saat perayaan Gerakan Bangga Buatan Indonesia di Banjarmasin, Sabtu (23/7) tahun lalu.
Perry juga mengatakan bahwa produk kerajinan tangan khas UMKM Kalimantan Selatan sudah mampu merambah pasar Jepang, Singapura hingga Benua Afrika.
Masih di momentum yang sama, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan Kalimantan Selatan memiliki potensi UMKM yang beragam.
"Daerah harus aktif mendampingi UMKM, tingkatkan kualitas, perluas pasar di ekosistem digital hingga optimalisasi anggaran belanja untuk UMKM," ujarnya saat melawat pada acara bertema "Jelajahi warna-warni Kalimantan Selatan" itu.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyadari hal tersebut, beragam program dan kebijakan sudah diimplementasikan agar memajukan UMKM untuk perekonomian masyarakat.
Tahun 2023, UMKM di Kalimantan Selatan disebut tumbuh subur. Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Koperasi dan UMK.
Tercatat 365 ribu UMKM di sebelas kabupaten dan dua kota Kalimantan Selatan pada tahun 2021 silam. Sementara pada bulan Juni 2023, data terbaru menunjukkan pertumbuhan UMKM sudah menyentuh angka 70.375 di lima wilayah, yakni Banjarmasin, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Kotabaru.
Untuk melengkapi data terbaru ini, pemerintah provinsi bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berjanji akan mendata wilayah lainnya pada bulan Oktober 2023 mendatang.
"Kalau dilihat karena diberi kemudahan untuk pinjaman tanpa agunan sepertinya UMKM akan naik terus di Kalsel," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kalimantan Selatan Yanuar Noor Rifai kepada ANTARA di Banjarmasin, Jum'at (14/7).
Sepanjang 2023, mengacu alokasi anggaran dari APBD dan APBN. Dinas Koperasi dan UMK Kalimantan Selatan sudah melaksanakan beragam kegiatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM.
Program untuk UMKM itu, kata Yanuar, meliputi pelatihan wirausaha pemula dan kemasan, pelatihan e-commerce dan digitalisasi marketing, pelatihan dan bimbingan teknis usaha bordir, pelatihan wirausaha pemula (dua angkatan), pelatihan laporan keuangan, pelatihan mengakses pembiayaan hingga penyuluhan hukum.
"Perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022), tahun ini kita lebih banyak mendorong wirausaha pemula dan UMKM keranah e-commerce," ujar Yanuar.
Seiring meroketnya pertumbuhan UMKM, pemerintah Kalimantan Selatan juga meningkatkan target serapan kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp6,5 triliun pada tahun 2023 ini. Sebagai informasi, realita serapan KUR 2022 Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka Rp5,6 triliun.
Yanuar menambahkan, KUR tahun ini akan lebih menguntungkan bagi UMKM karena peraturan Kementerian Perekonomian No 1 tahun 2022 sudah diberlakukan, yaitu pinjaman di bawah nilai Rp100 juta dipastikan tanpa agunan.
"Hingga Juni 2023 ini, yang sudah dikucurkan (KUR) Rp1,9 triliun, sedangkan yang menerima manfaat lebih 36 ribu UMKM. Penerima diutamakan usaha mikro, agar ekonomi Banua (Kalimantan Selatan) tumbuh pesat," ujarnya.
Pihaknya, lanjut Yanuar, akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pinjaman tanpa agunan tersebut. Tujuannya tentu agar UMKM pemula bisa bertumbuh dan menumbuhkan ekonomi Kalimantan Selatan.
"Kemudian juga kami mengusahakan agar UMKM bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional," katanya.
Gerak maju ekonomi daerah tidak terlepas dari kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang keberadaannya terus tumbuh dari waktu ke waktu.
Pada tahun 2021, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan yang melakukan sinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan mencatat ada 364.868 UMKM tersebar di sebelas kabupaten dan dua kota provinsi, dengan perkiraan jumlah tersebut terus meningkat seiring membaiknya geliat perekonomian usai pandemi.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pun berkomitmen membantu para pelaku UMKM agar bisa maju dan berkembang melalui berbagai program pro UMKM yang digulirkan.
Salah satunya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan secara rutin menggelar pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produk kepada pelaku UMKM. Sejumlah materi diberikan, seperti pelatihan branding dan digital market, manajemen usaha dan keuangan hingga metode pengemasan dan pengepakan.
Pemerintah daerah juga membantu akses permodalan ke perbankan serta pendaftaran ke badan hukum guna melegalisasi UMKM yang telah berkembang.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan pihaknya juga melakukan pendampingan kurasi produk agar lebih meluaskan jangkauan pasar produk UMKM.
Beberapa kriteria kurasi, antara lain aspek legalitas, yaitu segala produk dalam industri yang telah memiliki izin edar dari departemen berwenang. Kemudian, ada aspek kualitas yang meliputi keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa dengan menitikberatkan pada pemuasan kebutuhan.
Selain itu, aspek packaging juga masuk dalam kriteria kurasi, yakni kemasan produk yang unik dan menarik agar memberikan kesan positif pada merek dan kualitas produk.
"Aneka produk UMKM di Kalsel juga sudah dipasarkan di bandara, juga ada dipajang di stand UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta," kata Yanuar di Banjarbaru, kepada ANTARA, Selasa (1/8).
Menurut Gusti Yanuar Noor Rifai, pada prinsipnya produk UMKM yang telah mendapatkan pembinaan mampu masuk ke marketplace mana saja karena memiliki standar kualitas zaman modern.
Sebagai contoh salah satu produk unggulan Kalimantan Selatan ialah kain sasirangan yang telah menembus pasar internasional. Bukan hanya itu, Yanuar juga menambahkan bahwa permintaan kain sasirangan pun berbeda-beda dari sejumlah negara.
Semisal Inggris dan Amerika Serikat, kedua negara ini meminta kain sasirangan dengan pewarna alami alias tidak boleh berbahan kimia. Sementara itu, negara-negara di Afrika lebih menyukai warna-warna cerah.
Dalam upaya mendorong UMKM lebih maju lagi, Yanuar juga menginginkan adanya pendirian koperasi bagi UMKM. Tujuannya agar bisa melakukan peminjaman dan strategi lainnya guna kemajuan dan pengembangan usaha.
Lebih jauh, ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D menilai kebijakan berbasis riset dan terukur sangat penting dalam mengangkat potensi daerah.
"Karena kita perlu mengoptimasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat," kata ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris itu di Banjarmasin, Selasa (1/8).
Menurut Muttaqin, jika UMKM dapat berkembang maju, ekonomi daerah tersebut juga akan bertumbuh diikuti dengan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, jika penggalian potensi daerah hanya mengandalkan investasi dari korporat besar, pertumbuhan yang dihasilkan cenderung berujung pada ketimpangan yang lebih tinggi.
Oleh sebab itu, Muttaqin menyebut setidaknya ada lima langkah yang bisa dilakukan dalam mendorong tumbuh kembangnya UMKM di daerah.
Pertama, ada keberpihakan dari pemerintah terhadap UMKM melalui insentif fiskal dan pembiayaan yang terjangkau serta dukungan yang kuat dan berkelanjutan.
Kedua, pengembangan sumber daya manusia UMKM melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, serta keahlian lainnya yang mereka butuhkan dalam bidang keuangan, produksi maupun packaging, pemasaran dan teknologi digital. Pengembangan ini harus dikerjakan dalam jangka panjang karena mengubah SDM tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Ketiga, adanya jalinan kerja sama kemitraan antara UMKM dengan korporasi besar. UMKM ditempatkan sebagai mitra yang dapat memasok berbagai kebutuhan korporasi tersebut atau sebaliknya, mereka melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk mendapatkan teknologi dan akses pasar yang lebih luas.
Keempat, adanya akses modal yang mudah dan murah bagi UMKM.
Terakhir, UMKM didorong untuk dapat berinovasi dan dapat memanfaatkan teknologi dalam menciptakan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan diterima pasar lokal maupun non-lokal.
Provinsi Kalimantan Selatan kaya akan objek wisata, khususnya berkaitan kearifan lokal pada desa wisata.
Di provinsi yang memiliki 13 kabupaten/kota ini, banyak desa yang sudah berstatus desa wisata bahkan yang sudah diakui secara nasional.
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023 ini setidaknya mencatat ada 271 desa yang memiliki keindahan dan kearifan lokal sebagai andalan pariwisata di kabupaten/kota.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel M Syarifuddin kepada ANTARA di Banjarmasin, Senin (5/7), ratusan desa wisata tersebut merupakan bagian penting dari pengembangan pariwisata andalan di provinsinya.
Karena itu, Syarifuddin mengungkapkan Pemerintah Kalimantan Selatan memberikan dukungan maksimal bagi peranan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai strategi pengembangan desa wisata andalan tersebut.
Bahkan tahun ini, Pemprov Kalsel menggelar Jambore Pokdarwis tingkat provinsi dengan tujuan menambah wawasan mereka mengenai bagaimana menjaga, merawat dan memajukan objek wisata di desanya dengan baik.
Strategi yang terpenting lagi kata Syarifuddin, ialah perbaikan infrastruktur, baik akses jalan dan fasilitas lainnya menuju dan di desa-desa wisata.
"Dengan perhatian besar Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, hampir semua akses menuju desa wisata di provinsi ini sudah sangat baik," kata Syarifuddin.
Alasan utama pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sangat konsen memajukan pariwisata yakni sektor ini juga termasuk dalam penggerak ekonomi daerah selain pertambangan dan pertanian.
Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menargetkan kunjungan wisata di atas 11,2 juta, dengan lebih dari 42 ribu merupakan kunjungan wisatawan asing pada tahun 2023 ini.
"Karenanya promosi wisata juga ditingkatkan, melalui medsos, media massa hingga kegiatan-kegiatan di luar daerah," ujar Syarifuddin.
Sebagian promosi bagi salah satu Desa Wisata Kalsel di Kota Banjarmasin, ialah Kubah Basirih yang menerima penghargaan masuk 50 besar kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.
Menurut Ketua Pokdarwis Kubah Basirih Banjarmasin, Husin Luthfie, dengan ditetapkannya Kubah Basirih oleh Kementerian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai ADWI 2022, segala fasilitas di objek wisata religi ini terus dibenahi dan dilengkapi.
Desa Wisata Kubah Basirih berada di wilayah Banjarmasin Barat merupakan tempat wisata religi ziarah makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, atau yang lebih dikenal Habib Basirih, wafat pada tahun 1949.
Menurut Husin, kunjungan wisata religi ke Kubah Basirih terus meningkat, sehingga perbaikan ataupun penyediaan fasilitas parkir, kebersihan, penginapan dan penunjang lainnya terus menjadi perhatian pemerintah.
Dengan ditetapkannya Kubah Basirih menjadi salah satu peraih ADWI, ungkap Husin, perekonomian masyarakat sekitar juga dapat imbas positif, utamanya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Selain Desa Wisata Kubah Basirih, pada tahun 2021, Kemenparekraf RI juga memberikan penghargaan kepada satu Desa Wisata di Kalsel, yakni Desa Pagatan Besar, Kabupaten Tanah Laut karena masuk nominasi 300 ADWI dari 1.800 lebih desa wisata seluruh Indonesia.
Terpilihnya desa wisata Pagatan Besar adalah karena memiliki dua wisata yang diunggulkan, yaitu ekowisata mangrove dan pantai Karindangan.
Tidak hanya Desa Wisata Kubah Basirih dan Pagaran Besar, namun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno juga memuji beberapa Desa Wisata di Kalsel, di antaranya Desa Wisata Konako di Muara Anjir, Kabupaten Barito Kuala.
Ada juga desa wisata lain yang menarik perhatian Menteri Sandiaga Uno, yakni Desa Wisata Kampung Purun di Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Desa ini merupakan desa para pengrajin anyaman purun yang menjadi produk kriya khas Kalimantan Selatan.
Desa-desa lainnya yang juga mengusung kearifan lokal hingga menjadi objek wisata andalan, seperti Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Desa-desa lainnya yang juga mengusung kearifan lokal hingga menjadi objek wisata andalan, seperti Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
Tidak kalah populer, ada juga objek wisata pedesaan yang bahkan sudah mendunia karena terkenal dengan kearifan lokalnya, seperti desa suku Dayak di Pegunungan Meratus, Balai Adat Dayak Malaris, wisata bamboo rafting, sumber air panas Tanuhi dan air terjun Haratai.
Kalimantan Selatan juga memiliki objek wisata Pasar Terapung di Desa Lok Baintan, Kabupaten Banjar yang juga jadi tujuan wisata nasional dan mancanegara. Kegiatan pasar di sungai Martapura ii menggunakan sampan, dengan mayoritas pedagang ibu-ibu.
Kalimantan Selatan memiliki banyak potensi pariwisata berbasis pelestarian alam. Lewat sebuah program bernama Geopark Meratus, pemerintah provinsi menghimpun sederet upaya demi keberlangsungan pariwisata tersebut.
Salah satu wisata yang masuk dalam Geopark Meratus ialah Tahura Sultan Adam. Tahura ini menyediakan berbagai kegiatan wisata berbasis pelestarian alam. Taman Anggrek menjadi salah satu kegiatan wisata konservasi yang dibangun oleh Dinas Kehutanan Kalsel sejak tahun 2021.
“Kita melakukan pelestarian tanaman Anggrek Meratus di Tahura,” demikian kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Sultan Adam Dishut Kalsel Ainun Jariah kepada ANTARA di Banjar, Jumat (7/7).
Pada awal memulai kegiatan konservasi di tahun 2021, jumlah anggrek hanya sekitar 50 spesies. Kini, angka tersebut bertambah hingga mencapai 110 spesies.
Pertambahan jumlah spesies ini tidak hanya menandai keberhasilannya, namun juga ketepatannya sebagai sebuah program konservasi yang dikemas dalam kegiatan wisata.
Kemudian ada pula wisata pelestarian alam berupa konservasi mangrove yang terletak di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Para kelompok sadar wisata (Pokdarwis) bersama pemerintah setempat melakukan penanaman mangrove di daerah pesisir pantai setempat.
“Sering terjadi abrasi, sehingga pemerintah dan masyarakat setempat memiliki kesadaran untuk menanam mangrove,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kalsel M Syarifuddin.
Syarifuddin mengatakan daerah pesisir pantai di Pelaihari menjadi tempat wisata berbasis pelestarian alam sejak ada komunitas masyarakat yang membangun papan spot foto secara sukarela.
Wisata mangrove bahkan pernah masuk nominasi 300 besar wisata terbaik se-Indonesia pada 2021.
Lalu bergeser ke wisata Pulau Curiak, ada daratan yang terletak di tengah sungai Kabupaten Barito Kuala itu memiliki 38 ekor hewan endemik Kalimantan, yakni Bekantan serta ribuan pohon mangrove.
Setiap pagi, kawanan Bekantan yang terbagi dalam dua kelompok mengambil makanan berupa pisang mentah di tepi pulau secara bergiliran. Pisang-pisang mentah ini disediakan oleh petugas.
Adapun pohon mangrove tersebut menjadi rumah bagi para bekantan. Tidak jarang, para wisatawan dari mancanegara mendapat kesempatan untuk menanam pohon mangrove baru di pulau tersebut.
Di sebelah pulau curiak juga terdapat pulau Bakut yang memiliki ribuan pohon mangrove yang juga kerap dihuni oleh para kawanan Bekantan saat hendak mencari makanan.
Kemudian ada juga wisata Batu Hapu di Kabupaten Tapin, sebuah goa yang dikelilingi dinding batu. Masyarakat di sana mengembangkan tradisi budaya untuk melestarikan alam mereka agar goa tersebut tetap alami apa adanya.
“Disana banyak juga masyarakat pendatang dari Pulau Jawa yang ikut melestarikan budaya lokal,” tutur Syarifuddin.
Tak hanya itu, Kalimantan Selatan masih memiliki banyak situs wisata yang selalu bisa dikunjungi kapanpun tanpa harus menunggu pergantian musim hujan atau musim kering.
Berdasarkan data yang dihimpun Dispar Kalsel pada tahun 2021 jumlah wisatawan nusantara sebanyak 6.723.099 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 19.177 orang.
Kemudian Dispar Kalsel melakukan rekapan data kunjungan wisata pada Desember 2022 lalu. Wisatawan nusantara maupun mancanegara mengalami peningkatan lebih dari 150 persen.
Jumlah wisatawan dari mancanegara sebelumnya tidak lebih dari 20 ribu orang, tercatat mengalami peningkatan mencapai 51.197 orang.
Lalu wisatawan nusantara pun mengalami peningkatan besar, sebelumnya berkisar 6,7 juta, meningkat drastis mencapai 13.342.961.
Kabupaten Tabalong menjadi daerah penyumbang kunjungan wisatawan terbanyak pada tahun 2022. Tercatat sebanyak 3.876.767 orang berwisata ke kabupaten itu dalam satu tahun terakhir. Angka itu melebihi 50 persen total jumlah wisatawan dari keseluruhan 13 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan.
Sejumlah wisata alam yang cukup dikenal di Kabupaten Tabalong yakni Air Terjun Tangkum, Air Terjun Berkukus, Goa Liang, Riam Misi, Goa Pundun dan lai lain.
Kadispar Kalsel M Syarifuddin menyebutkan situs pariwisata di daerah setempat memiliki hubungan kedekatan erat dengan budaya masyarakat lokal.
Masyarakat pendatang dari luar daerah ikut mengembangkan tradisi budaya setempat untuk memajukan sektor wisata.
Pengenalan wisata melalui budaya dianggap cukup efektif, daerah setempat memiliki ketertarikan khusus terlebih Kalsel memiliki suku dan budaya yang unik.
Seperti budaya masyarakat soal kearifan lokal, makanan khas daerah, tarian khusus daerah, kerajinan tangan, semuanya dipadukan satu untuk mengenalkan destinasi wisata lokal.
Pemprov Kalsel menyambut baik peningkatan jumlah wisatawan itu dengan melakukan berbagai renovasi dan pembangunan sarana maupun prasarana di tempat wisata.
Salah satu yang memiliki dampak besar yakni dengan dibentuknya Pokdarwis pada tiap wilayah pariwisata, kelompok inilah yang melakukan pengawasan dan pengontrolan secara langsung di tempat wisata.
Kemudian membangun jalan yang merupakan akses untuk menuju lokasi wisata. Meskipun tidak membangun secara maksimal, akses jalan untuk terhubung diutamakan agar masyarakat lebih mengenal tempat wisata yang ada di Kalsel.
Pada tempat wisata seperti Pulau Bekantan dibangun titian berupa jalan papan agar dapat menjelajahi daerah tersebut untuk keperluan wisata maupun penelitian pendidikan.
Tidak berhenti sampai di situ, pembangunan gazebo juga menjadi prioritas yang berikutnya. Gazebo menjadi salah satu upaya untuk memberikan kenyaman kepada para pengunjung wisata yang ingin beristirahat di tempat wisata.
Disamping sarana dan prasarana itu, program pemerintah setempat menjadi bagian yang terpenting untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada.
“Kita gelar program kerja bertaraf Internasional untuk mengenalkan wisata di Kalimantan Selatan,” kata Kadispar Kalsel M Syarifuddin.
Pemerintah setempat khususnya dinas pariwisata menggelar kegiatan “Festival Loksado” di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kegiatan itu mengenalkan kebudayaan lokal sekaligus mengenalkan destinasi wisata.
Pemerintah setempat, khususnya dinas pariwisata menggelar kegiatan “Festival Loksado” di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan itu mengenalkan kebudayaan lokal sekaligus mengenalkan destinasi wisata.
Festival Loksado ini mengikutsertakan kegiatan “Tour De Loksado” yang mengundang para pesepeda dari nusantara hingga mancanegara. Tahun ini, “Tour De Loksado” akan berlangsung pada September 2023, yang dibuka dengan kegiatan festival budaya.
Para pesepeda nantinya mengayuh beriringan dari Kota Banjarbaru hingga selesai di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam perjalanannya, para peserta akan melewati sederet tujuan wisata yang ada di Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang mengundang kalangan mancanegara itu diadakan setiap tahun. Dengan harapan, Kalimantan Selatan kina dikenal dunia akan potensi wisatanya yang berbasis pelestarian alam.
Di era modern yang serba canggih, teknologi digital memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlepas pula sektor pelayanan publik yang turut beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital hari ini.
Sebagaimana pemerintah provinsi lainnya, Kalimantan Selatan juga enggan ketinggalan dalam memperbaiki performa pelayanannya. Demi sigap menangani aduan warga, pemerintah Kalimantan Selatan juga melakukan digitalisasi pada beberapa sektor pelayanan publik.
“Pelayanan publik berbasis digital ini telah banyak diterapkan. Berbagai aplikasi dan pengembangan aplikasi baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, serta pelayanan-pelayanan lain telah dilakukan,” demikian penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim kepada ANTARA, Jumat (16/6).
Salah satunya, yaitu LAPOR! Paman atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. LAPOR! Paman merupakan sebuah aplikasi untuk menyampaikan keluhan, opini, masukan, dan saran dari masyarakat.
Kehadiran aplikasi tersebut membuat keluhan dari masyarakat dapat ditanggapi oleh pemerintah provinsi dengan cepat. Layanan ini telah ada sejak tahun 2013 dan terus melakukan pengembangan dari waktu ke waktu. Alhasil dalam lima tahun terakhir, LAPOR! Paman selalu mendapat apresiasi.
“Sebagai contoh pernah ada keluhan dari masyarakat, kalau dalam konteks lapor itu kan standarnya 5 hari, tapi kita mentarget 3 hari. Artinya lebih tinggi dari standar nasional, pada saat ada keluhan misalnya di sungai lulut, antara Kab. Banjar dan Banjarmasin, terjadi kemacetan karena faktornya adalah jembatan, kami langsung memberikan respon, ga sampai 1 tahun, terbangunlah 3 jembatan,” kata Muslim.
Selain LAPOR! Paman, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki beberapa pelayanan publik berbasis aplikasi digital. Semisal, aplikasi APIK yang berfungsi untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja ASN di provinsi Kalimantan Selatan. Ada pula aplikasi Banua dalam sektor pariwisata.
Beberapa layanan digital dalam bidang lainnya pun sudah dalam tahap pengembangan. “Kami sedang mengoptimalkan pelayanan Samsat. Kita juga sedang menyiapkan marketplace untuk UMKM yang sudah dalam tahap perkembangan,” tambahnya.
Pihak pemerintah provinsi juga menyediakan portal Satu Data Banua. Portal ini menyediakan informasi berkaitan dengan bidang kesehatan, sosial, budaya, dan lain-lain yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Selain itu, sebagai bentuk persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Selatan yang merupakan pintu gerbang IKN juga terus berupaya melakukan transformasi digital.
Saat ini, pemerintah provinsi sedang fokus meningkatkan jaringan internet. Pasalnya, Kalimantan Selatan masih memiliki beberapa blankspot meskipun jumlahnya hanya delapan persen.
“Kita bekerja sama dengan pemkab dan pemkot, nantinya akan kita sambungkan ke 3 kluster, yang pertama ada Banjar Bakulak, kedua di hulu sungai utara namanya Banua 6, ketiga ada di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Jadi yang sekarang kita rancang dan siapkan itu yang pertama di provinsi adalah menyambungkan OPD-OPD, kedua menyambungkan kabupaten kota dengan provinsi,” katanya.
Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan pun sudah memiliki beberapa rencana yang akan dilakukan.
“Rencana ke depan, aplikasi yang sudah kita punya ini kita integrasikan, jadi pelayanan yang ada kita berharap bisa diintegrasikan hingga masyarakat bisa mengaksesnya,”kata Muslim.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan merupakan salah satu faktor yang penting. Program-program pembangunan harus disiapkan dengan matang untuk mewujudkannya. Hal ini tentu dilakukan juga oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya akan menjadi penyangga ibukota baru, IKN Nusantara.
Pemprov Kalsel membangun jalan tol Banjarbaru-Batulicin. Perjalanan yang biasanya ditempuh selama lima jam, nantinya akan terpangkas menjadi sekitar 2,5 jam. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, mobilitas serta kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkat.
Jalan tol Banjarbaru-Batulicin ini juga merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Batulicin.
“Pembangunan jalan tol tersebut akan membuka akses jalan warga dan meningkatkan memajukan pertumbuhan, serta perkembangan ekonomi masyarakat Kalsel,” kata Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor kepada Biro ANTARA Kalsel, Rabu (12/4) di Banjarmasin.
Jalan tol ini direncanakan akan rampung pada tahun 2024.
Selain pembangunan jalan tol, saat ini Pemprov Kalsel juga sedang menindaklanjuti perbaikan Jalan Nasional KM 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bambu yang longsor karena kegiatan pertambangan. Kerusakan jalan ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Berdasarkan laman resmi Pemprov Kalsel, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga untuk menindaklanjuti masalah ini.
“Direktorat Jenderal Bina Marga juga sudah mulai merencanakan, karena kerusakan bukan karena bencana, jadi harus didesain terlebih dahulu,” kata Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I, Boby Ali Azhari di Jakarta, Senin (24/7).
Perbaikan jalan yang merupakan akses utama Banjarmasin-Batulicin tentunya sangat krusial untuk lalu lintas masyarakat.
Pemprov Kalsel juga telah menganggarkan dana sebesar Rp490 miliar untuk penanganan jembatan dan jalan selama periode 2023.
“Kami menganggarkan sekitar Rp490 miliar tahun ini untuk penanganan jalan dan jembatan, termasuk penanganan kerusakan setelah bencana dan juga peningkatan ruas jalan,” kata Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Wahid Ramadani.
Peningkatan infrastruktur menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rencana pembangunan akses jalan baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran pembangunannya tertuang dalam Inpres Nomor 6 tahun 2023.
“Jalan baru yang akan di bangun, panjangnya sekitar tiga kilometer dengan lebar 50 meter dari Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju jalan simpang masuk akses bandara. Ini dilakukan karena masyarakat kesulitan mencari akses masuk ke bandara," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru Adi Maulana.
Pemprov Kalsel mengejar target dan optimis akses jalan baru ini akan selesai pada tahun 2024.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor juga menyatakan pemerintahannya serius melakukan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hingga tahun 2024.
Contohnya, saat ini terdapat delapan badan usaha bahan bakar nabati yang berlokasi di pulau Kalimantan ini, dua di antaranya ada di Provinsi Kalsel.
Sebagai penyangga ibukota baru IKN Nusantara, Pemprov Kalsel terus berupaya mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Dengan program-program tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat segera meningkat.