#amendemen uud nri tahun 1945

Kumpulan berita amendemen uud nri tahun 1945, ditemukan 51 berita.

Wakil Ketua MPR RI ingatkan aturan terkait amendemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengingatkan kembali aturan terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) ...

Komisi III DPR: Pembahasan amendemen UUD 1945 sebaiknya setelah pemilu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pembahasan terkait dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya ...

Artikel

Amendemen UUD 1945 sebaiknya pasca-Pemilu 2024

Kesejahteraan makin terpuruk karena dikuasai oleh oligarki ekonomi. Salah satu solusinya adalah kembali ke ...

Pengamat: Ide hapus jabatan gubernur kontraproduktif

Ide atau gagasan untuk menghapus jabatan gubernur kontraproduktif dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah Indonesia, ...

MPR usulkan Sidang Paripurna bentuk panitia ad hoc PPHN pada 3 Oktober

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan para pimpinan MPR menyepakati untuk mengusulkan Sidang Paripurna dengan ...

Peneliti dorong Pemerintah dan KPU pastikan tahapan pemilu

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Aqqidatul Izza Zain mendorong Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilihan ...

Komisi II: Menteri harus patuhi Presiden tidak bicara penundaan pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mematuhi perintah Presiden Joko ...

F-Gerindra MPR sepakat tidak lakukan amendemen konstitusi

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Sugiono menegaskan bahwa F-Gerindra sepakat dengan pandangan fraksi-fraksi lain ...

PPP sepakat penundaan amendemen konstitusi

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan partainya sepakat dengan pendapat Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi ...

Partai Kebangkitan Nusantara ajak taati konstitusi pelaksanaan pemilu

Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (Ketum Pimnas PKN) Gede Pasek Suardika mengajak masyarakat ...

PSI tolak penundaan Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Dea Tunggaesti menyatakan PSI menolak adanya penundaan Pemilihan Umum ...

Pakar hukum: Tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan menilai tidak alasan untuk ...

Artikel

Perlu mendengar masyarakat sipil dalam penetapan Pemilu 2024

Penyelenggara pemilihan umum bersama DPR RI dan pemerintah pada tahun ini akan membahas kembali mengenai penetapan ...

Catatan Akhir Tahun

Kerangka hukum Pemilu 2024 tak jauh beda dengan aturan Pemilu 2019

Sampai penghujung tahun 2021, kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) tidak mengalami perubahan. Jika tidak ada ...

Wakil Ketua MPR RI: Pro dan kontra PPHN perlu dibuat matrik

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pro dan kontra tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dibuat matrik ...