#gbhn

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku "Negara Butuh Haluan" merupakan seri tulisannya menanggapi ...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan wacana perubahan atau amendemen UUD 1945 yang muncul belakangan ...

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak menjamin adanya pembangunan nasional yang berkelanjutan, kata Pakar Hukum Tata ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Hasan Basri setuju rencana amendemen ...

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur oleh ...

Telaah

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal ...

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai wacana amendemen UUD NRI 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Anang Zubaidy menilai wacana penambahan kewenangan ...

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan bahwa meski tanpa GBHN, ...

Telaah

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ...

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu ...

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding ...

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menegaskan, MPR belum memutuskan apapun tentang amendemen UUD NRI 1945, ...

DPP Partai NasDem menyatakan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 berpotensi membuka kotak pandora yang lain karena ...