#prof asep warlan

Kumpulan berita prof asep warlan, ditemukan 10 berita.

Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan

Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan

  • 20 Agustus 2021

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

Mendamba UU ITE yang menjamin kebebasan berpendapat

Artikel

Mendamba UU ITE yang menjamin kebebasan berpendapat

  • 12 Maret 2021

Perdebatan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus bergulir ...

Fraksi PKS DPRD Jabar minta bansos COVID-19 dilanjutkan hingga 2021

Fraksi PKS DPRD Jabar minta bansos COVID-19 dilanjutkan hingga 2021

  • 19 Desember 2020

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta agar ...

Pemerintah bentuk tim independen serap aspirasi publik UU Cipta Kerja

Pemerintah bentuk tim independen serap aspirasi publik UU Cipta Kerja

  • 20 November 2020

Pemerintah membentuk tim independen yang bertugas menyerap aspirasi publik terkait substansi dan muatan dari Rancangan ...

Pakar: UU Cipta Kerja hilangkan ego sektoral

Pakar: UU Cipta Kerja hilangkan ego sektoral

  • 16 Oktober 2020

Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ...

Gerindra masuk kabinet, Pakar: Kans pendukung bisa tergerus

Gerindra masuk kabinet, Pakar: Kans pendukung bisa tergerus

  • 16 Oktober 2019

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Asep Warlan Yusuf menilai kans ...

Desakan Perppu KPK, Pakar: Setiap keputusan ada risiko politiknya

Desakan Perppu KPK, Pakar: Setiap keputusan ada risiko politiknya

  • 20 September 2019

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan Prof Asep Warlan menilai penerbitan peraturan pemerintah ...

Pengamat: Hukum yang berorientasi ke masyarakat topang kesejahteraan

Sidang Tahunan MPR

Pengamat: Hukum yang berorientasi ke masyarakat topang kesejahteraan

  • 16 Agustus 2019

Pengamat politik, hukum, dan tata negara Prof. Asep Warlan Yusuf dari Universitas Parahyangan Bandung ...

Pakar: Tak cukup DPR dan DPD susun GBHN

Pakar: Tak cukup DPR dan DPD susun GBHN

  • 15 Agustus 2019

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan menilai penyusunan GBHN tidak cukup ...

Pakar: GBHN perlu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang

Pakar: GBHN perlu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang

  • 15 Agustus 2019

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengatakan keberadaan Garis-Garis ...