ANTARA - Langkah pemerintah dan DPR untuk menghapus tenaga honorer di lingkup pemerintahan, menjadi perhatian serius Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Menurut Ketua PB PGRI, Unifah Rosyid, keberadaan guru tenaga honorer di sekolah negeri, sangat membantu kegiatan belajar mengajar. (Amita Putri Caesaria/Egan Suryahartaji/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)