ANTARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendata sedikitnya 165 orang dari pihak swasta yang terlibat dalam sejumlah kasus suap yang melibatkan aparat pemerintah dan BUMN mulai daerah hingga pusat. Hal itu ditengarai karena adanya celah penggelembungan anggaran di sektor pengadaan.  (Susmiatun Hayati/Andi Bagasela/Nusantara Mulkan)