DPR tegaskan KUHAP baru atur penangkapan-penggeledahan lebih ketat

ANTARA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah isu kontroversial mengenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya mengenai kewenangan penyelidik melakukan penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan padahal tindak pidana belum terkonfirmasi. Di Jakarta, Rabu (19/11), Habiburokhman memastikan penangkapan hingga penggeledahan serta penyitaan adalah untuk kepentingan penyidikan, dan dilakukan dengan syarat yang ketat. (Suci Nurhaliza/Ibnu Zaki/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)