ANTARA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai penyesuaian aturan pemilu dengan KUHP dan KUHAP baru menjadi langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum pemilu. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar proses penanganan tindak pidana pemilu berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.
(Setyanka Harviana Putri/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.