ANTARA - Tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Komisi II bersama Kemendagri dan kepala daerah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai tata kelola pengangkatan PPPK perlu dibenahi agar tak ada penumpukan yang memberatkan anggaran. (Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.