Pemprov Jabar ubah skema layanan BRT hemat anggaran Rp10 miliar

ANTARA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah skema pengelolaan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Metro Jabar Trans dengan memangkas peran badan usaha milik daerah atau BUMD. Perubahan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama penyediaan subsidi public service obligation atau PSO angkutan massal metropolitan Cekungan Bandung di Gedung DPRD Jawa Barat Bandung, Rabu (5/8), yang diklaim menghemat anggaran hingga Rp10 miliar per tahun. (Dian Hardiana/Andi Bagasela/Winanto)