ANTARA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak 2025 sebanyak 18 kepala daerah di Indonesia terlibat tindak pidana korupsi. KPK mendorong agar kepala daerah diberikan penguatan tentang tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi, karena korupsi daerah berulang pada ruang keputusan yang menyangkut APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, jabatan, dan aset. (Melani Friati/Denno Ramdha Asmara/Rijalul Vikry)

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.