"Program-program itu bukan menteri yang menetapkan tetapi presiden," kata Menkeu usai serah terima jabatan Menko Perekonomian di Gedung Utama Depkeu Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan, program 100 hari, setahun, maupun 5 tahun merupakan indikator yang ditentukan oleh Presiden yang harus dilaksanakan oleh menteri.
"Kita sebagai pembantu presiden posisinya adalah melaksanakan program-program itu," tegasnya.
Ia menyebutkan, termasuk dalam program 100 hari pertama antara lain adalah menyusun rencana strategis Depkeu untuk beberapa tahun ke depan.
"Selain itu menciptakan perbaikan iklim investasi yang berhubungan dengan pelayanan bea dan cukai seperti penyelesaian implementasi national single window (NSW)," sebutnya.
Juga program meningkatkan aktivitas di sektor industri menyediakan fasilitas kepabeanan melalui program customs advance trade system (CATS).
"Kemudian program membuka kawasan ekonomi khusus (KEK) dan lainnya yang mungkin tidak 100 hari tapi beberapa tahun ke depan.
"Selain itu program reformasi birokrasi akan dilanjutkan, dan dari sisi APBN 2009 harus dijaga agar stabil dan aman," katanya.
Sementara itu mengenai perlu tidaknya wakil Menkeu di Depkeu, Sri Mulyani mengatakan, hal itu merupakan kewenangan presiden.
"Saya tidak ada komentar, soal itu nanti biar Pak Presiden," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
