"Ada empat program utama Depkes pada program 100 hari, yaitu pertama pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya," kata Menkes di sela kunjungan kerja ke RS Hasan Sadikin dan RS Paru-paru HA Rotinsulu di Bandung, Senin.
Program kedua yaitu peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya.
"Program ketiga yaitu pencegahan dan penularan menyakit menular dan akibat bencana," katanya.
Sedangkan program keempat, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.
Mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Menkes mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada orang-orang miskin yang tidak terdaftar seperti gelandangan.
"Hal yang menjadi problem dalam jamkesmas adalah orang-orang yang tidak terdaftar. Dalam 100 hari ke depan, akan dibagikan kartu bagi orang-orang gelandangan, orang-orang di panti sehingga mereka dapat jaminan untuk berobat," katanya.
Selain itu, Depkes juga akan berusaha membayarkan tunggakan pembayaran Jamkesmas.
"Untuk program MDGs juga ada program `sweeping` balita gizi buruk kita punya data dari Riset Kesehatan Dasar, daerah mana saja yang ada kasus gizi buruk dan kita akan fokuskan ke daerah tersebut, dan kemudian kita rujuk ke Posyandu untuk mendapatkan makanan tambahan agar gizinya tercukupi," kata Menkes.
Dia menambahkan korban bencana juga akan dimasukkan ke dalam program Jamkesmas.
Komite Nasional
Menkes mengatakan pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebijakan prtoeksi terhadap semua sampel spesimen dan strain suatu penyaki hasil penelitian di Indonesia.
"Saya akan membentuk suatu komite atau komisi nasional yang terdiri dari pakar spesialis anak, pakar spesialis dalam dan virulogi dan pakar-pakar dari universitas dan dari Depkes," kata Endang.
"Komite itu akan menjadi semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing," katanya.
Depkes juga akan membentuk Komite MTA (Material Transfer Agreement) yang memutuskan spesimen atau strain virus/bakteri hasil suatu penelitian apakah bisa keluar dari Indonesia atau tidak.
"Selain itu ada komite MTA Material Transfer Agreement, jadi penelitian yang sudah disetujui oleh komisi nasional tersebut, kita akan lihat perlu spesimen itu keluar, sedapat mungkin spesimen tidak keluar dari Indonesia," kata Menkes.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
sudah siap di buka ????