Jakarta (ANTARA News) - BUMN Watch, lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti kinerja BUMN, mendorong adanya pergantian di jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidakmampuan manajemen PLN memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya.

Hanya saja pergantian direksi PT PLN (Persero) itu sebaiknya berasal dari kalangan internal perusahaan agar bisa segera menangani berbagai permasalahan terkait kelistrikan dengan cepat, tegas Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen di Jakarta, Kamis.

Naldy mengatakan, kebijakan pemadaman listrik yang dilakukan PLN dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan masalah di mana-mana. Kegiatan investasi terhambat, pendistribusian air minum terganggu, jutaan pengusaha menengah dan kecil terancam gulung tikar akibat pemadaman listrik secara bergilir yang umumnya tanpa pemberitahuan, katanya.

"Pelayanan publik amburadul, kenyamanan dan keamanan rakyat banyak terganggu. Padahal gaji mereka sudah naik sampai 300 persen. Jika ini tak segera dibenahi, maka target pertumbuhan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan sangat terganggu," ujarnya.

Dalam penanganan masalah pembangkit, Naldy juga tak melihat kemampuan menajerial direksi PLN saat ini. "Akibatnya saat terjadi kerusakan sedikit saja, permasalahan tak bisa segera diatasi. Karena harus membeli suku cadang terlebih dulu, itu pun sebagian harus diimpor. Sedang birokrasi penganggaran tak mendukung dilakukannya pembelian secara cepat," ucap Naldy.

Karena itu menurut Naldy, saatnya Presiden SBY merombak total direksi PLN. Untuk ini dia mengusulkan agar Presiden SBY memilih warga terbaik dari dalam PLN sendiri (pejabat karir) yang rekam jejaknya baik dan mengerti permasalah kelistrikan saat ini dan ke depan.

BUMN Watch berharap Presiden SBY tak menunjuk direksi PLN dari displin ilmu lain. "Bisa saja dia sukses mengelola BUMN lain, tapi tak akan mampu mengelola PLN dengan segudang masalah yang harus ditangani dalam waktu sesingkat mungkin," kata Naldy.

Hal itu, lanjut Naldy, sangat penting karena salah satu fokus Kabinet Indonesia Bersatu II adalah penyediaan listrik dan infrastruktur jalan. Listrik adalah faktor kunci, sehingga harus segera ditempatkan orang-orang yang profesional di bidang kelistrikan. Harus ada inventarisasi yang lebih jelas kapan dibangun pembangkit baru dan transmisi listrik yang baru.

Saat ini PLN mengalami defisit tak kurang dari 460 Mega Watt (MW). Berdasarkan data BUMN Watch, dari 24 sistem kelistrikan, terdapat 11 sistem di antaranya mengalami defisit. Selebihnya, hanya dua sistem dalam kondisi normal dan 11 lainnya mengalami status siaga.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009