Demikian dikatakan Ahmad Azam Abdul Rahman, ketua Future Global Network Foundation, lembaga nonpemerintah yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam paparannya pada workshop internasional bertajuk "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sipil di Asia Tenggara terhadap Strategi Global Penanggulangan Terorisme" di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, kata Azzam, upaya menghentikan terorisme juga harus dilakukan dengan menghentikan perang terhadap Irak, Afganistan, Palestina, dan lain-lain, yang merupakan bukti nyata kesewenang-wenangan itu.
"Stop perang Afganistan, stop perang Irak, stop perang Palestina, maka akan menghentikan gerakan ekstrem yang menyerang Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya," katanya dalam workshop yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerjasama dengan Center on Global Counterterrorism Cooperation (CGCC), lembaga nonpemerintah yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat.
Dikatakannya, kekerasan terhadap anak-anak Palestina dan lain-lain, jelas memancing kemarahan pihak-pihak tertentu, terutama sesama muslim. Publikasi di media massa atas kekerasan itu, cukup membantu membangkitkan kemarahan.
Hal senada disampaikan Ketua PBNU Masykuri Abdillah. Menurut dia, terorisme tidak mungkin berakhir jika perang Afganistan, Irak, Palestina, dan lain-lain, terus berlanjut.
Oleh karena itu, kata Masykuri, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menciptakan perdamaian dunia, harus bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya.
"Resolusinya bagus, tapi dalam implementasinya PBB sering tidak bisa berbuat banyak, seperti resolusi atas konflik Palestina dengan Israel yang sampai hari ini implementasinya masih tidak adil, berat sebelah,," katanya.
Sementara itu Cellito Arlegue, ketua Institute for Strategic and Development Studies, Filipina, menyatakan, dalam upaya menanggulangi terorisme juga perlu dikembangkan "second track diplomacy" atau jalur diplomasi nonpemerintah.
"Jalur ini bisa dilakukan organisasi kemasyarakatan keagamaan dan unsur pemerintah bekerja sama dengan jaringan global atau regiona," katanya.
Menurut dia, metode ini penting untuk mengatasi kebuntuan proses diplomasi yang dilakukan antarpemerintah. Sebab, diplomasi pemerintah tidak bisa dilakukan pada semua bidang atau unsur karena terkendala misal, prosedur atau aturan perundang-undangan masing-masing negara.
Organisasi kemasyarakatan dinilai bisa berperan sebagai `pemecah kebuntuan` diplomasi resmi. "Sebab, organisasi kemasyarakatan yang sifatnya kultural, tidak terlalu terikat dengan aturan atau prosedur," katanya.
Pendapat senada dikemukakan Azam. Dikatakannya, satu contoh yang bisa dilakukan dalam hal diplomasi nonpemerintah adalah menjalin komunikasi yang intensif dan dialog lintas agama atau lintas aliran dalam satu agama.
"Misalnya dialog antara Sunni dengan Syiah, Ahlussunnah dengan Wahabi. Kalau antarkeyakinan, misalnya, dialog antara Islam dan Kristen atau Katolik. Inilah second track diplomacy, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi organisasi kemasyarakatan keagamaan," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
