Acara peluncuran buku tersebut dibarengi dengan dialog para pakar dengan tema "Konstitusi dan Arah Perkembangan Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan Sabang Merauke Circle di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu.
"Peluncuran buku ini sekaligus memperingati Hari Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus," kata Jimly.
Menurut mantan Ketua Mahkamah konstitusi itu, banyak aspek dalam buku tersebut yang selama ini belum pernah dieksplorasi.
"Belum banyak penulis yang mengeksplorasi soal konstitusi ekonomi, dan buku ini memperlihatkan bahwa UUD yang selama ini hanya kita baca sebagai dokumen politik bisa ditarik secara lebih luas," katanya.
Dia menambahkan, buku dengan tebal sekitar 440 halaman tersebut sangat penting untuk dibaca oleh masyarakat dan memberikan warna baru.
"Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada konstitusi, termasuk membuat kebijakan dalam bidang ekonomi," katanya.
Menurut Jimly selama ini konstitusi ekonomi tidak ada yang mengawasi.
"Pasalnya, selama ini orang menganggap konstitusi hanya sebagai dokumen politik sehingga kontrol lebih kuat pada konstitusi politik," katanya.
Sementara itu, sejumlah pakar yang hadir dalam acara bedah buku tersebut antara lain, Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Pakar Ekonomi Aviliani, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.
Syahganda Nainggolan berharap masyarakat luas dan elit politik di Tanah Air memberikan kontrol yang kuat terhadap kecenderungan berkembangnya sistem ekonomi yang semakin liberal.
"Kita harus mengembalikan arah perekonomian nasional pada agenda kerakyatan," katanya.
Menurut Syahganda, membiarkan ekonomi berkembang dengan sangat liberal atau menjadi corak ekonomi neolib melanggar konstitusi," katanya.
Pakar ekonomi Aviliani membenarkan, arah ekonomi pada saat ini sudah berkembang ke arah liberal dan perlu kembali ke konstitusi.
(W004/s018)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
