Studio Radio Tanggap Merapi tersebut menempati salah satu ruang khusus di Media Center BNPB di Yogyakarta.
Kesepakatan bersama terkait penyiaran Radio Tanggap Merapi yang beroperasi di frekuensi 100,2 MHz tersebut ditandatangani oleh Ketua BNPB, Syamsul Maarif, dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, Niken Widiastuti, di Yogyakarta, Minggu.
"Radio siaran khusus ini memiliki tugas untuk memberikan informasi yang akurat, `trauma healing` dan juga memberikan rekreasi kepada pengungsi," kata Niken Widiastuti saat meresmikan Radio Tanggap Merapi di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, melalui peluncuran radio siaran khusus tersebut, masyarakat akan memperolah informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
Ia juga berharap, siaran radio tersebut dapat membantu penyembuhan trauma korban letusan Gunung Merapi melalui siaran dengan psikolog, ustad atau akademisi, masyarakat yang menjadi korban akan lebih tenang dan memiliki harapan besar akan penghidupan yang lebih baik.
Penyiaran radio siaran khusus terkait bencana alam tersebut, lanjut Niken, juga pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pendirian Studio Pelipur Lara setelah gempa bumi Yogyakarta 2006 dan Mobile Emergency Radio Station (MERS) selama dua bulan setelah gempa Padang.
"Namun, saat itu kami belum bekerja sama dengan pihak-pihak lain," katanya yang berharap akan ada sinergi secara langsung antara beberapa pihak saat bencana alam kembali terjadi.
Sementara itu, Syamsul Maarif mengatakan, radio siaran khusus tersebut akan sangat membantu tugas BNPB khususnya dalam bidang komunikasi dengan masyarakat yang menjadi pengungsi.
"Saya yakin, tanggap darurat akan sukses dengan bantuan semua pihak," katanya.
Ketua KPID DIY, Rahmat Arifin, mengatakan bahwa radio tanggap bencana tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Penyiaran radio ini memang belum sempurna, tetapi kami berharap tetap bisa memberikan informasi yang akurat," katanya.
Ia juga berharap, keberadaan radio tanggap bencana tersebut tidak hanya berhenti di Yogyakarta saja tetapi juga dapat muncul di daerah lain apabila terjadi bencana di kemudian hari.
"Kami berharap, surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh BNPB dan RRI ini memiliki skala nasional, sehingga radio serupa bisa ada saat ada bencana lain. Meskipun, semua orang tentu tidak ada yang berharap akan datangnya bencana," lanjutnya.
Radio Tanggap Merapi tersebut akan memperoleh izin mengudara selama enam bulan atau selama masa tanggap darurat.
(U.E013/I007/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
