Upaya ini untuk meningkatkan perekonomian masing-masing negara sekaligus memperkecil selisih kekuatan ekonomi antarnegara Asean, kata Menteri Perdagangan, Mari E Pangestu, saat memimpin "Preparatory Meeting of ASEAN Economic Ministers" (AEM).
"Memaksimalkan potensi UKM se-ASEAN dengan memberikan kebijakan berupa perlakuan khusus menjadi hal penting untuk direalisasikan dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN," katanya.
Dalam rapat tersebut, seluruh perwakilan negara ASEAN sepakat bahwa dengan peningkatan kapasitas UKM diharapkan dapat membuat pilar ekonomi ini mengambil peran dalam ekonomi kawasan.
"Perlu kebersamaan untuk terus mendorong partisipasi UKM dalam memanfaatkan integrasi dari ekonomi ASEAN karena terbukti kelompok ini memberi kontribusi signifikan dalam menopang perekonomian regional," ujar Mari.
Dalam sejarah Asean, sejak tahun 2010 Menteri UKM negara ASEAN sudah membuat "Master Plan on SME Development" yang dilanjutkan dengan pembentukan "SME Advisory Board" pada tahun 2011.
"Kita akan betemu dengan mereka pada Agustus 2011 saat pelaksanaan "ASEAN Economic Ministry Meeting" untuk menindaklanjuti konsep penguatan UKM tersebut," ujarnya.
Ia melanjutkan, setidaknya terdapat rekomendasi yang akan menjadi fokus pembahasan dalam pengembangan UKM se-ASEAN.
Pertama, mengembangkan kebijakan peningkatan UKM, kedua meningkatkan standar bisnis, dan ketiga membangun sistem informasi dalam rangka mempercepat penyesuaian bisnis.
Selanjutnya, keempat inisiasi program khusus UKM, serta kelima pengembangan dan penyediaan pendanaan.
Keenam pembentukan penasehat bisnis dan jasa manajemen keuangan, ketujuh memperkuat kapasitas teknis kerjasama antar UKM, dan integrasi UKM dalam jaringan produk-produk regional ASEAN.
Terkait kerja sama sektor UKM ini, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan untuk mewujudkan keberhubungan pembangunan ekonomi di Asean perlu dilakukan langkah untuk mengurangi selisih kekuatan ekonomi antarnegara Asean, antara lain dengan membantu penguatan UKM,
"Salah satu solusinya adalah meningkatkan kemampuan UKM dengan membangun akses pada sistem keuangan atau `financial inclusion` dan memberikan pasar untuk produk-produk UKM," kata Hatta.
Ditambahkannya, pelaksanaan Asean Fair dalam KTT Asean di Bali Oktober mendatang akan memberikan tempat bagi UMKM untuk mendapatkan pasar yang besar bagi sesama negara Asean.
Keterhubungan Asean
Hatta dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa konsep keterhubungan Asean bukan semata-mata keterkaitan persoalan fisik semata, namun juga kesatuan institusional dan antarmasyarakat.
"Soal `connectivitiy Asean` bukan persoalan fisik seperti pembangunan jalan atau bandara saja, tetapi juga institusional dan hubungan `people to people`," kata Hatta usai pertemuan "Asean Economic Comunity Council" dalam rangkaian KTT Asean di Balai Sidang Jakarta.
Menurutnya, untuk hubungan fisik sudah ada beberapa proyek yang akan dijalankan, seperti pembuatan pembangkit listrik untuk wilayah Sanggau-Sarawak dan Riau dengan Malaka, serta kerja sama hubungan laut dalam konteks Brunei Indonesia Malaysia Philipina East Asean Growth Area (BIMP EAGA).
Sementara untuk hubungan institusi, selama ini antarnegara Asean telah banyak yang dilakukan, termasuk persoalan membentuk cadangan beras bersama yang digunakan untuk keadaan darurat.
"Indonesia sebagai ketua Asean mengusulkan agar cadangan beras ini juga dipakai untuk keadaan krisis pangan atau ada lonjakan harga sehingga bisa membantu negara yang kesulitan," katanya.
Untuk cadangan beras ini, katanya Asean+3 memiliki cadangan beras sebesar 720.000 dengan jumlah yang disediakan Indonesia 14.000 ton.
Menkeu, Agus DW Martowardojo, juga mengatakan bahwa terkait keberhubungan Asean akan dibentuk dana infrastruktur ASEAN yang diharapkan dapat beroperasi efektif pada 2012.
Agus Martowardoyo mengatakan bahwa pembentukan dana infrastruktur ASEAN diharapkan bisa disahkan pada 2011 dan dilaporkan dalam pertemuan tingkat kepala negara pada November 2011 di Bali.
"Kita harapkan sudah bisa efektif pada 2012," ujarnya.
Namun, menurut dia, dana yang akan dikelola oleh sebuah badan khusus di Kuala Lumpur, Malaysia, itu belum bisa mengucurkan dana pada 2012.
Agus menyebutkan bahwa dana infrastruktur ASEAN sampai saat ini sudah terkumpul 480 juta dolar AS dengan saham masing-masing negara sudah ditentukan.
Indonesia, menurut Menkeu, menyetor dana sebesar 120 juta dolar AS ke dalam dana infrastruktur ASEAN yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lima tahun.
"Jadi sekarang ini kita dalam proses mengisi, menyediakan dananya, terus kita sepakat bahwa nanti `fund`nya akan diregister di Kuala Lumpur. Tentu nanti ada proses pengorganisasian dan merekrut pengelolanya," tutur Agus.
Selain sepuluh negara ASEAN, lanjut dia, Bank Pembangunan Asia (ADB) juga akan menempatkan dana dalam ASEAN Infrastructure Fund senilai 150 juta dolar AS.
Sepuluh negara ASEAN, menurut Menkeu, juga mempertegas promosi penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam perdagangan antarASEAN dan juga dengan tiga mitranya di Asia Timur, yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan.
Penggunaan mata uang lokal itu, kata Agus, dapat mempermudah mekanisme bilateral "SWAP Agreement", sehingga masing-masing negara dapat saling menyediakan likuiditas.
Dalam pertemuan konsil ekonomi ASEAN di Balai Sidang Jakarta yang dihadiri oleh menteri-menteri ekonomi ASEAN itu dibahas, antara lain evaluasi komunitas ekonomi ASEAN, perdagangan, dan keterhubungan ASEAN.
Cadangan Beras
Sementara itu, Menteri Pertanian dan Kehutanan se-ASEAN (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry/AMAF) diharapkan satu suara menyepakati peningkatan cadangan beras dalam rangka ketahanan pangan sebagai antisipasi dampak buruk dari perubahan iklim.
"Kita berharap negara-negara ASEAN menyepakati peningkatan cadangan pangan di kawasan ini. Selain menjamin ketahanan pangan, kesepakatan ini juga dapat dijadikan alat stabilisasi harga," kata Menteri Pertanian RI Suswono.
Menurut Suswono, peningkatan cadangan pangan sebagai salah satu isu penting yang dibahas pada KTT ASEAN untuk menciptakan ketahanan pangan (food security) yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan, sesungguhnya komitmen negara-negara ASEAN menjaga ketahanan menjadi wacana bersama ASEAN bersama dengan tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan China (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve/APTERR).
Total cadangan yang disepakati mencapai sekitar 878.000 ton dan masing-masing negara diberi tanggungjawab menyiapkan cadangan dalam jumlah tertentu.
Untuk ketiga negara di luar ASEAN, seperti Jepang, China, dan Korea Selatan, akan mempersiapkan beras mencapai lebih dari 200.000 ton, selebihnya disiapkan oleh masing-masing negara ASEAN.
"Indonesia sendiri diminta bertanggungjawab menyiapkan cadangan sekitar 12.000 ton, namun kita siap hingga 25.000 ton," ujar Suswono.
Ia menambahkan, kesiapan ASEAN untuk memenuhi cadangan beras tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu semacam rekomendasi dalam penyelenggaraan KTT ASEAN 2011 ini dan akan ditandatangani pada pertemuan AMAF ke 33 yang akan dilangsungkan pada Oktober 2011 di Jakarta. (D012/A027/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
