Jumat, 24 Oktober 2014

Masalah Mesir Keruhkan Pembicaraan Timur Tengah

| 3.704 Views
id mesir, badai mesir
Masalah Mesir Keruhkan Pembicaraan Timur Tengah
Seorang demonstran berteriak slogan selama protes terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarak di Milan, (1 /2). (FOTO.ANTARA/REUTERS / Paolo Bona)
Analisis kami malah sebaliknya, karena hal ini terjadi, kuartet harus bertemu dan perlu untuk memberikan sinyal kuat bahwa proses perdamaian masih berlangsung
Munchen, Jerman (ANTARA News) - Keadaan di Mesir mewarnai pembicaraan Kuartet Timur Tengah di Jerman pada Sabtu karena merebaknya ketakutan terhadap perubahan rezim di Kairo yang dapat menciptakan kekacauan dalam proses perdamaian.

"Salah satu mitra besar kami tidak ingin kuartet bertemu saat ini, dengan mengatakan mungkin sekarang bukan saat untuk mendiskusikan proses perdamaian manakala seluruh kawasan sedang mengalami perubahan dramatis," kata seorang diplomat Eropa, sebagaimana dikutip dari AFP.

"Analisis kami malah sebaliknya, karena hal ini terjadi, kuartet harus bertemu dan perlu untuk memberikan sinyal kuat bahwa proses perdamaian masih berlangsung," tambahnya.

Pertemuan pada Sabtu malam di Munchen mempertemukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Kepala urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Palestina keluar dari pembicaraan damai tahun lalu setelah Israel menolak untuk memperbarui pembekuan sementara pembangunan permukiman di Tepi Barat -- pada tanah yang dialokasikan untuk negara Palestina di masa depan.

Otoritas Palestina bersikap defensif sejak stasiun televisi Al-Jazeera yang berbasis di Qatar mulai mengeluarkan ribuan dokumen resmi yang menunjukkan konsesi besar yang ditawarkan kepada Israel di belakang layar.

Namun kerusuhan yang terjadi di Mesir mengancam dapat mengkerdilkan upaya perdamaian karena Israel dan pihak lain khawatir bahwa revolusi akan mengganti Presiden Mesir Hosni Mubarak dengan pemerintahan yang keras terhadap negara Yahudi.

Jajak pendapat yang dipublikasikan pada Kamis menunjukkan 59 persen warga Israel memprediksi akan muncul rezim Islam setelah Mubarak mundur sedangkan hanya 21 persen yang memperkirakan pemerintah demokrasi sekuler yang menggantikan rezim.

"Bila masa setelah pemilu Anda mendapati kediktatoran ekstrimis agama, apakah pemilu demokrasi ini berarti?" kata Presiden Israel Shimon Peres.

Setelah empat perang, Mesir menandatangani perjanjian perdamaian dengan tetangganya pada 1979 dan semenjak menjadi presiden pada 1981, Mubarak memainkan peran penting untuk memediasi Israel dan dunia Arab lainnya, khususnya Palestina.

"Sulit untuk memperkirakan nilai keamanan, ekonomi dan emosi dari perjanjian perdamaian dengan Mesir," kata analis Ofer Shelah pada harian Yediot Aharanot terbitan Israel. "Adanya suatu situasi konfrontasi bahkan yang dingin dan tidak dinyatakan akan memberikan dampak besar bagi kehidupan kami."

Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel dan bekas kepala pasukan keamanan mengatakan bahwa kondisi tidak menentu di Mesir menambah urgensi perlunya suatu akomodasi bagi warga Palestina.

"Karena adanya perubahan strategis di kawasan, kami harus melangkah maju dengan warga Palestina," katanya. Bila hal itu gagal terjadi, maka dapat memicu Israel untuk mengimplementasikan "satu negara bagi dua bangsa, mendekati perang baru dengan tetangganya."

Diplomat Eropa memperingatkan untuk tidak mengharapkan adanya pernyataan "substansial mengenai isu spesifik" dari pertemuan Kuartet karena tampaknya hasil persetujuan adalah untuk mengadakan pertemuan kembali dalam empat hingga lima minggu ke depan.
(*)

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2011

Komentar Pembaca
Baca Juga