Jakarta (ANTARA News) - Sebagian rakyat Republik Arab Mesir saat ini menunggu dengan optimisme, namun sebagian lainnya menanti dengan penuh ketidakpastian tentang bagaimana pemerintahan Mesir mendatang setelah lengsernya Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011.

Presiden Mubarak mundur dari jabatannya dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Militer yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Marsekal Mohamed Hussein Tantawi menyusul terjadinya apa yang disebut "Revolusi 18 hari" yang dilakukan rakyat Mesir.

Pemerintahan Mesir akan berada pada masa transisi hingga Pemilihan Umum Presiden pada September 2011.

Saat ini sudah muncul nama-nama yang kemungkinan akan memimpin Mesir hingga enam tahun mendatang. Masa jabatan Presiden Mesir sesuai konstitusi adalah enam tahun.

Figur yang paling sering muncul di media massa adalah mantan Direktur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Mohamed ElBaradei yang kini memimpin Lembaga Nasional untuk perubahan dan pernah meraih hadiah Nobel Perdamaian 2005 atas jasanya dalam pembatasan senjata nuklir.

Tokoh lain yang mengemuka adalah Amr Mousa, mantan Menteri Luar Negeri dan kini masih menjabat sebagai Sekjen Liga Arab.

Mousa memiliki popularitas yang baik di dalam negeri karena sikapnya selama menjabat Menlu (1991-2001) yang kritis terhadap Israel, Amerika, dan Barat.

Nama lain adalah Wakil Presiden Omar Suleiman. Dia dianggap berpengalaman karena dalam beberapa tahun terakhir dipercaya menangani isu-isu luar negeri yang penting seperti Palestina, Sudan, dan hubungan Israel-Mesir. Sulaiman pun memiliki hubungan dekat dengan Amerika dan Barat.

Nama terakhir yang disebut-sebut di media massa adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mesir Shami Anan.

Banyak kalangan memperkirakan, Shami akan muncul sebagai kandidat Presiden Mesir mendatang jika kubu oposisi gagal menampilkan satu kandidat terkuat, dan karenanya berarti Mesir akan kembali dipimpin militer.



Reaksi Internasional

Masyarakat internasional juga memperhatikan secara seksama setiap perkembangan yang terjadi pasca mundurnya Mubarak, karena Mesir adalah salah satu negara yang relatif paling berpengaruh di Timur Tengah, baik secara historis maupun secara ekonomi dan politik.

Jatuhnya pemerintahan Mubarak menjadi pertaruhan besar bagi Amerika di Dunia Arab. Amerika berada dalam posisi "canggung" selama 18 hari aksi demonstrasi di Mesir.

Di satu sisi ia perlu menunjukkan peran sebagai pemimpin demokrasi dan menekan Pemerintah Mesir agar memenuhi tuntutan rakyat, namun di sisi lain ia harus ekstra hati-hati agar jangan sampai kehilangan sekutu utamanya di Timur Tengah.

Di pihak lain Israel selaku sekutu utama Amerika di Timur Tengah makin terlihat khawatir, sebab bisa saja sistem pemerintahan yang demokratis melalui pemilihan umum nanti akan memunculkan pemimpin Mesir "garis keras" atau kelompok radikal seperti Hamas di Jalur Gaza atau Hezbollah di Lebanon.

Israel juga khawatir suplai gas alam dari Mesir akan terganggu jika pemerintah Mesir mendatang tidak sejalan dengan garis politik Mubarak.

Pada Desember 2010 empat perusahaan Israel menandatangani kontrak energi dengan pihak Mesir dengan nilai miliaran dolar AS untuk kepentingan impor selama dua dekade, suplai gas alam dari Mesir mencapai 40 persen dari kebutuhan gas alam Israel.

Karenanya, Israel dan Dunia Barat yang dimotori Amerika pasti akan bekerja keras untuk mencermati dan mengawal proses transisi agar rezim baru yang akan tampil sebagai pemimpin Mesir tetap berada dalam koridor kepentingan besar Barat dan Israel.

Di sisi lain, sebagian kalangan mengkhawatirkan masuknya pengaruh Iran di Mesir pascaMubarak.

Sebelumnya Iran sudah berhasil merangkul Turki dengan berkuasanya partai Islam di sana, padahal selama ini Turki adalah salah satu sekutu utama Amerika.

Lebih dari itu, ke depan lengsernya Mubarak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pemimpin Arab monarki ataupun republik yang sudah puluhan tahun bercokol di tampuk kekuasaan, apalagi kalau mereka bersikap otoriter, sementara rakyatnya menghadapi masalah ekonomi yang memburuk .

Para pemimpin negara seperti Mauritania, Maroko, Yaman, Jordania, dan Aljazair serta Libya, bahkan mungkin Saudi Arabia mengkhawatirkan efek domino dari revolusi yang berlangsung 18 hari di negeri yang memiliki peradaban tertua serta mempunyai nilai kesejarahan yang tinggi itu.

Efek domino dari revolusi di Mesir bahkan mulai merembes ke luar kawasan Timur Tengah. "The Telegraph" tanggal 12 Februari 2011 memberitakan maraknya unjuk rasa anti Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi di Roma.

Para pengunjuk rasa mengaku terinspirasi oleh demontrasi besar-besaran yang dilakukan rakyat Mesir yang kemudian berhasil melengserkan Presiden Mubarak.

Dalam 17 tahun terakhir Berlusconi yang hidup ala jetset itu menghadapi 27 tuduhan tindak pidana serius dengan sekitar 389 bukti, termasuk pelecehan seksual terhadap perempuan di bawah 18 tahun, namun ia sampai saat ini belum tergoyahkan dari kekuasaannya.



Pengadilan Mubarak

Jika dicermati, tampak bahwa hingar-bingar politik di Mesir banyak dipengaruhi oleh kiprah pemimpinnya, baik pada era pemerintahan dinasti Fira'un hingga Raja Farouk maupun pada masa pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser, Presiden Anwar el-Sadat hingga Presiden Hosni Mubarak.

Setiap zaman memang membutuhkan hadirnya seorang pemimpin. Pemimpin dimaksud boleh jadi seorang nabi atau imam atau seorang ksatria, raja, atau presiden.

Tetapi yang jelas, tetap harus ada orang luar biasa yang bisa dijadikan tokoh pujaan atau panutan bagi orang-orang biasa.

Di Asia dan Afrika, pada dekade 1950 dan 1960-an telah muncul pemimpin-pemimpin politik terkemuka, antara lain Pandit Jawaharal Nehru dari India, Soekarno dari Indonesia, Yosep Broz Tito dari Yugoslavia, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Gamal Abdel Nasser dari Mesir.

Kemudian, tidak ada orang yang dapat mencapai kedudukan sebagai pemimpin terkemuka dengan hanya melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja.

Pemimpin terkemuka muncul karena ia melakukan hal-hal yang luar biasa yang bahkan mungkin tidak terduga sebelumnya.

Mubarak yang berkuasa sejak 1981 sebelumnya adalah perwira Angkatan Udara Mesir yang membawa kemenangan besar dalam perang melawan Israel tahun 1973.

Tidak lama setelah perang dengan Israel itu Sadat memasukkan Mubarak ke dunia politik dengan menjadikannya sebagai wakil presiden.

Tidak lama berada di tampuk kekuasaan, Mubarak berhasil membawa Mesir kembali menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan memulihkan hubungan diplomatik Mesir dengan sebagian besar negara Arab, selain juga berhasil mendapatkan bantuan ekonomi yang besar dari Amerika karena kesediaanya untuk terus berdamai dengan Israel.

Tetapi Mubarak pada periode ketiga kekuasaannya mulai digerogoti kolusi, korupsi dan nepotisme. Mubarak dan orang-orang terdekatnya berlimpah kekayaan, sementara banyak rakyatnya yang sebagian besar petani (fellahin) hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu menurut harian Al Quds al Arabi pekan lalu, kekayaan keluarga Mubarak mencapai 43,5 miliar poundsterling (lebih dari Rp 600 triliun) yang tersebar dalam berbagai bentuk investasi di bank-bank di Inggris dan Swiss serta beberapa investasi properti di London, New York, Los Angeles, dan di pantai Laut Merah di Mesir.

Dalam 30 tahun kekuasaan Mubarak, ekonomi Mesir kian memburuk akibat merajalelanya korupsi yang bebannya dipikul oleh rakyat banyak dalam bentuk berbagai kenaikan harga dan sulitnya daya beli masyarakat serta meningkatnya pengangguran.

Mubarak kemudian kehilangan dukungan rakyatnya karena korupsi dan kolusi serta nepotisme tanpa memperdulikan nasib kebanyakan rakyat Mesir.

Tidak heran, kalau presiden tidak mempunyai empati dan simpati kepada rakyat, maka rakyat juga akan kehilangan kepatuhan kepada pemerintahnya.

Rakyat yang kecewa terus-menerus akhirnya memberontak dan ujung-ujungnya "people power" tidak bisa dilawan, sementara Angkatan Bersenjata pun akhirnya berpihak kepada rakyat.

Mesir sendiri berpenduduk terbesar kedua di Afrika setelah Nigeria. Jumlah penduduk di negara itu saat ini mencapai lebih dari 80 juta jiwa.

Ke depan, Mubarak dan orang-orang terdekatnya kemungkinan besar akan menghadapi sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan harta hasil korupsinya.

Memburu harta keluarga Mubarak di berbagai negara merupakan salah satu tugas berat pemerintah Mesir mendatang.

Mantan Presiden Mesir itu bahkan juga mungkin akan menghadapi pengadilan militer, karena ia telah memerintahkan Angkatan Bersenjata dan Polisi untuk menghadang demonstran sehingga menimbulkan korban jiwa sebanyak hampir 300 orang, sementara yang terluka mencapai ribuan orang.

Kalau tetap bersikukuh mempertahankan kekuasaan, nasib Mubarak mungkin akan sama dengan nasib Presiden Rumania Nicolai Ceaucescu yang tewas secara tragis dikeroyok rakyat di Istananya sendiri.

Mubarak bukan hanya telah lupa daratan, tetapi juga lupa lautan. Makin banyak minum air laut semakin dahaga ia dibuatnya. (ANT/K004)


*) Penulis, Kepala Biro ANTARA New York tahun 1993-1998. Sekarang menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli ANTARA.