Gubernur Kalteng A. Teras Narang menyatakan, menjadi provinsi percontohan REDD+ ini tidak menjadikannya sebagai beban, tetapi bukan pula sebagai hadiah, namun menurut Teras penunjukkan provinsi yang dipimpinnya ini sebagai amanah dari Presiden RI. Untuk mewujudkan Kalteng sebagai provinsi percontohan REDD+, maka perlunya kerjasama dengan Satgas REDD+ yang dibantu oleh sejumlah negara dan lembaga donor. Teras Narang juga menggarisbawahi, keberadaan sekretariat REDD+ di Kalteng bukan hanya untuk kepentingan Kalteng, Indonesia tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat dunia.
"Saya punya cita-cita sejak awal yaitu membuka keterisolasian Provinsi Kalteng bisa terwujud," kata Gubernur Kalteng. Lebih lanjut Teras Narang mengajak Bupati dan Walikota untuk duduk bersama mencari mencari solusi bersama. Karena sudah berpuluh-puluh tahun Kalteng dikenal sebagi penghasil kayu tetapi apa yang dilakukan berpuluh puluh tahun itu tidak seimbang dengan apa yang diperoleh untuk masyarakat dan lingkungan.
Teras Narang juga menegaskan, bahwa Kalteng tidak anti investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan. Namun asal dikelola secara baik dan benar dan juga memperhatikan lingkungan hidup, maka tetap pembangunan di sektor kehutanan tetap dapat berjalan. Dengan Kalteng sebagai provinsi percontohan REDD+ bukan berarti menutup diri dari investasi, tetapi tentunya investasi dan investor yang baik yang memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar yang berada di lingkungan itu yang akan diprioritaskan.
Menurut Heru Prasetyo apa yang dilakukan Kalteng sudah melebihi target yang diberikan oleh Satgas REDD+. "Dengan inisiatif yang muncul dari daerah dan juga keterbukaan yang penuh, maka ini akan menjadi salah satu syarat keberhasilan program REDD+ di Kalteng," tandas Heru. Dengan telah diibukanya Kantor Pendukung REDD+ di Kalteng, maka sudah terbangunnya jejaring tematis antar-ruang (inter-spatial) di bumi mulai dari apa yang terjadi di Sukamara tersambung dengan Palangkaraya tersambung dengan Jakarta, Brazil, Roma (Italia), Nairobi (Kenya), Oslo (Norwegia).
Sementara itu, Heru Prasetyo menandaskan, bahwa untuk melaksanakan program ini secara baik maka perlu adanya kapasitas yang cukup memadai dari para pengelola REDD+. Kantor pendukung REDD+ ini akan mempunyai sejumlah inisiatif awal yakni, Kantor dan untuk responsif dari pemangku kepentingan (responding stakeholders interest), pemetaan dan database informasi, adanya strategi provinsi untuk pertumbuhan rendah karbon (low carbon growth strategy), sebagai laboratorium dan untuk meningkatkan tata kelola serta membangun kapabilitas, dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat adat.
Menurut Heru Prasetyo, Kantor pendukung ini juga akan menjadi tempat koordinasi dari daerah sampai pusat yang ingin mengetahui perkembangan di REDD+ provinsi lain. Kantor REDD+ ini menjadikan kedaulatan negara dan provinsi menjadi sekunder dibandingkan kekayaan pengetahuan yang terkait dengan REDD+.
Dalam peresmian itu juga dilakukan diskusi interaktif yang sangat menarik, yang dihadiri oleh sejumlah LSM lokal, dan internasional serta akademisi dan media. Heru Prasetyo sebagai pembicara dalam diskusi tersebut menegaskan, banyak kegiatan yg dilakukan REDD+ seperti, pelembagaan, regulasi, inisiatif dari masyarakat lokal, pengembangan ekonomi, termasuk biodiversitas dan masih banyak lagi.
Pewarta: Adityawarman
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
