Dalam pidatonya pada pembukaan pertemuan ke-15 menteri keuangan ASEAN di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Jumat, Presiden mengatakan para menteri keuangan ASEAN untuk itu harus membangun langkah untuk liberalisasi jasa keuangan, pembangunan pasar modal dan manajemen arus modal di wilayah Asia Tenggara.
Dengan demikian, menurut Presiden, para menteri keuangan ASEAN juga harus terus menggalang kerjasama untuk merumuskan kebijakan kepabeanan di antara sesama anggotanya guna mengimplementasikan Asean Single Window.
"Tantangan lainnya adalah untuk merumuskan kebijakan pajak yang bisa menghilangkan halangan untuk proses integrasi dan menjamin dialog regional tentang masalah ini yang akan menghasilkan rekomendasi serta aksi yang nyata," tutur Presiden.
ASEAN, lanjut Kepala Negara, juga harus lebih bersatu sekaligus kompetitif untuk memainkan perannya sebagai pendorong pertumbuhan di wilayah Asia Timur.
Menurut Presiden, negara-negara Asia Tenggara yang pernah terpukul krisis moneter pada 1997/1998 kini seharusnya lebih siap dalam menghadapi ancaman serupa karena telah memiliki koordinasi kebijakan makro ekonomi dan juga alat pertahanan melalui perjanjian bilateral dan juga melalui skema Chiangmai Initaitive yang melibatkan tiga negara lain yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.
Untuk itu, Presiden mengatakan para menteri keuangan ASEAN harus dapat memastikan skema Chiangmai Initiative dapat diterapkan pada level operasional dan juga sesuai dengan skema internasional sejenis tanpa harus menunggu ancaman krisis keuangan berikutnya.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
