"Ketiga pilkada tersebut adalah Pilkada Walikota Baubau, Pilkada Gubernur Sultra, dan Pilkada Bupati Konawe," katanya di Kendari, Sabtu.
Ia mengatakan, pelaksanaan tiga Pemilukada tersebut sangat dimungkinkan menurut Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan Pemilukada secara serentak dapat dilakukan jika masa jabatan kepala daerah suatu kabupaten/kota tidak melebihi dari 90 hari sebelum atau berakhirnya masa jabatan gubernur.
"Bupati Konawe berakhir 27 Februari 2013, jabatan Gubernur Sultra berakhir 12 Mei 2013 dan jabatan Wali Kota Baubau berakhir 30 Juni 2013. Artinya rentang antara masa berakhir antara walikota Baubau dan Bupati Konawe tidak sampai 90 hari dengan masa berakhir masa jabatan gubernur," ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada serentak tersebut sudah dibahas dalam beberapa rapat internal KPUD Provinsi Sultra, yang kesimpulannya melahirkan gagasan rencana pelaksanaan tiga agenda Pemilukada di Sultra yang akan digelar secara serentak.
Menurut Bosman, pelaksanaan Pemilukada serentak tersebut disamping mempunyai manfaat efektifitas, juga dapat menekan biaya Pilgub pada 2013 nanti.
"Kalau sampai terjadi Pemilukada serentak, mungkin anggaran Pilgub yang ditawarkan KPUD sebesar Rp 180 milyar bisa ditekan turun," jelas Bosman.
Dalam waktu dekat KPUD Provinsi Sultra akan melakukan koordinasi dengan Pemprov dan DPRD Provinsi Sultra, pihak Pemda Pemkot Konawe dan Baubau serta DPRD masing-masing kedua daerah itu, guna membahas rencana pelaksanaan Pemilukada serentak tersebut.
"Hajatan ini bisa dilaksanakan dengan sukses bila masing-masing pemerintah Provinsi Sultra, Baubau dan Konawe baik eksekutif maupun legislatif memiliki komitmen yang sama karena hal ini tergantung juga dengan ketersediaan atau kondisi keuangan masing-masing daerah," pungkasnya.
(A056/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
