"NII pernah ada di Mamuju pada tahun 1960 yakni dimasa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), namun ajaran itu tidak pernah berkembang sampai saat ini dan tidak pernah pula dikembangkan," kata Bupati Suhardi Duka di Mamuju, Jumat.
Dikatakan, ajaran DI/TII yang juga mengajarkan pembentukan Negara Islam Indonesia, berkembang dimasanya yakni pada wilayah di bagian utara Kabupaten Mamuju yakni di Kecamatan Korossa.
Menurut dia, ajaran NII, yang dikhawatirkan akan terjadi dari para generasi DI/TII yang pernah ada di Mamuju tersebut, ternyata tidak berkembang dan tidak dikembangkan mereka, karena ternyata inti dari keinginan mereka melakukan pemberontakan adalah ketidakadilan dan kemiskinan.
Sehingga ia mengatakan, ketika pemerintah di daerah ini terus membuat rasa ketidakadilan dan kemiskinan maka diyakini pemberontakan NII itu bisa muncul.
"Bukan hanya NII yang bisa muncul tetapi juga pemberontakan lainnya kepada pemerintah ketika rasa keadilan dan kemiskinan masih terjadi, sehingga pemerintah di daerah ini terus berupaya menciptakan keadilan bagi masyarakatnya dan menekan angka kemiskinan dengan berusaha mensejahterakan masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan, pemerintah di daerah ini sudah terus berupaya menciptakan keadilan bagi masyarakatnya terutama dalam hal ekonomi pemerintahan dan kehidupan beragama, dengan tidak membeda-bedakan dalam memberikan perlakukan pelayanan pemerintahan kepada setiap suku ras dan agama masyarakat di daerah ini.
"Karena dengan begitu kecemburuan sosial tidak terjadi dan tidak akan terjadi gesekan sosial di masyarakat berupa konflik,"katanya.
Ia juga mengatakan, pemerintah di Sulbar juga terus berupaya menekan angka kemiskinan sehingga jumlahnya mengalami penurunan dari sekitar 16 persen pada tahun 2005 menjadi turun sekitar 8.31 persen pada tahun 2010.
"Persoalan agama bukanlah penyebab timbulnya pemberontakan, tetapi persoalan ketidakadilan dan kemiskinan, sehingga masalah itu harus dituntaskan pemerintah dan masyarakat terlebih dahulu, karena persoalan agama tidak akan menimbulkan masalah selama ajaran agama di masyarakat dijalankan dalam koridor yang seharusnya," katanya. (MFH/M019/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
