Kita harus belajar dari negara Vietnam, yang bebas berperang pada kurun 1980-an tetapi pembangunan infrastrukturnya sangat bagus. Jika dibandingkan dengan jalan Balikpapan-Samarinda saat ini, maka untuk negara tersebut hanya sekelas jalan di kecamatSamarinda (ANTARA News)- Provinsi Kalimantan Timur sudah memerlukan adanya jalan tol atau jalan bebas hambatan setidaknya untuk rute Balikpapan-Samarinda dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong mobilitas warga.
"Pembangunan jalan tol memiliki tujuan utama untuk pembangunan ekonomi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur," ujar Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam Universitas Mulawarman Bernaulus Saragih, di Samarinda, Kamis.
Dia juga mengatakan jalan tol bukan milik pribadi atau golongan, tetapi milik masyarakat Kaltim sehingga seluruh masyarakat Kaltim sudah sepatutnya mendukung pembangunan yang bertujuan memajukan perekonomian daerah yang dimulai dari kelengkapan jalan itu.
Jalan tol yang digagas sejak Kaltim dipimpin Suwarna AF yang kemudian dilanjutkan realisasinya oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ini, merupakan kesempatan yang harus diraih masyarakat Kaltim.
Apabila perekonomian ingin ditingkatkan, sementara infrastrukturnya tidak tersedia, maka hal itu sangat mustahil terwujud, pasalnya tidak ada sarananya yang mendukung.
Untuk itu, maka salah satu upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat adalah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.
"Kita harus belajar dari negara Vietnam, yang bebas berperang pada kurun 1980-an tetapi pembangunan infrastrukturnya sangat bagus. Jika dibandingkan dengan jalan Balikpapan-Samarinda saat ini, maka untuk negara pertanian tersebut hanya sekelas jalan di kecamatan dan desa saja," ujarnya.
Hasil dari pembangunan infrastruktur jalan yang sangat baik tersebut, maka perekonomian di Vietnam di atas Indonesia yang sudah merdeka sejak 66 tahun lalu.
Apalagi dibandingkan Kaltim yang kaya raya ini yang mampu memberikan devisa bagi negara mencapai Rp360 triliun per tahun, seharusnya berbagai infrastruktur sudah lama terbangun.
Kondisi ini sepatutnya menjadi pertimbangan pola pikir, termasuk membuka mata semua pihak di daerah untuk mendukung program pembangunan jalan tol itu.
"Tujuan pemerintah membangun jalan tol pasti sudah melalui kajian dan pemikiran yang sangat matang, khususnya demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
(T.KR-GFR/B/M027/M027) (ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
