Kewajiban media itu, juga melakukan identifikasi apakah APBD sudah merumuskan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan pembangunan atau tidak. Makanya peran media di dalamnya sangat diperlukan.Kendari (ANTARA News) - Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, media massa tidak perlu takut untuk mengungkan kebobrokan pejabat, terutama terkait dugaan penyelewengan keuangan negara.
"Sepanjang rekan-rekan media, mempunyai data yang akurat jangan surut untuk memberitakan di media masing-masing," katanya di Kendari, Kamis, saat membawakan materi pada Pelatihan Manajemen Keuangan Publik untuk Media yang berlangsung selama dua hari (6-7 Juli 2011).
Menurut Zainal yang juga Direktur pusat Kajian anti korupsi (Pukat) UGM, kegiatan investigas bagi media dalam rangka mengawasi, pengelolaan keuangan daerah baik itu ditingkat APBD maupun APBN sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat.
Ia mengatakan kontrol dan pengawasan media terhadap pengelolaan anggaran tidak hanya, setelah anggaran itu dikelola dimasing-masing SKPD, tetapi mulai dari awal perencanaan program sudah harus ikut mengawal.
"Jadi kewajiban media itu, juga melakukan identifikasi apakah APBD sudah merumuskan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan pembangunan atau tidak. Makanya peran media di dalamnya sangat diperlukan," katanya.
Termasuk, kata Zainal, dari mana sumber dana APBD maupun dana perbantuan pusat harus jelas, apakah sudah tepat sasaran ataukah hanya untuk membiayai pos-pos tertentu saja yang hanya mensejahterakan pihak tertentu.
Sebab, anggaran yang setiap tahun dialokasikan ke masing-masing dinas maupun instansi itu adalah merupakan amanah rakyat yang dititipkan kepada Eksekutif dan Legislatif untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Namun harus diingat, bahwa peran media tidak hanya mungungkap kelemahan pejabat, namun harus tetap mengedepankan kontrol yang konstruktif dan berbagai analisa yang lebih mengarah pada perbaikan bagi pengelolaan anggaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Dibagian lain, dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta itu juga mengharapkan, kalangan eksekutif dan legislatif pada awal perencanaan hingga pada akhir penetapan anggaran di setiap daerah tidak `alergi` mengikutkan media dalam penyusunan anggaran.
Tujuannya adalah, agar pengelolaan anggaran dalam satu tahun anggaran itu benar-benar sesuai dangan peruntukannnya.
"Kasus maraknya korupsi yang menimpa kalangan eksektif dan legislatif terjadi karena ada pos dan jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.
Pelatihan Manajemen Keuangan Publik untuk Media, juga diselingi dengan diskusi terbuka,
Dari hasil pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini, kalangan media yang ikut dalam pelatihaan itu berharap agar kegiatan itu tidak hanya sampai disini (dalam kelas) tetapi ada pelatihan lanjutan terutama pada kegiatan investigasi ke lapngan.
(A056)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
